Lalu Lintas Makin Runyam, Kebijakan Pemerintah Tidak Sentuh Akar Masalah

Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) berlalu lintas belum akan terwujud di beberapa kota besar Indonesia pada tahun ini. Sebaliknya, ragam permasalahan lalu lintas berpotensi semakin runyam dan menjadi momok menakutkan.

"Kemacetan dan persoalan lalu lintas lainnya masih menu sehari-hari, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Sebab upaya yang dilakukan pemerintah belum menyentuh sumber permasalahan," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, dalam keterangan persnya, Selasa (10/1).  
 
Pemerintah sudah harus mengidentifikasi penyebab kemacetan dan memiliki solusi efektif untuk mengurai kemacetan yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Edison, penyebab permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, dan kesemrawutan terlihat nyata.

Sayangnya, untuk mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas, pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Sebaliknya, kurang memperhatikan atau bahkan terkesan  menyembunyikan faktor penyebab kemacetan sesungguhnya.

Dalam pandangannya, penyebab kemacetan tampak jelas yaitu tingginya penyerbuan arus lalu lintas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Kemudian, belum tersedia transportasi massal yang terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi. Yang paling utama, tidak ada kontrol terhadap populasi kendaraan bermotor hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan. Disusul dengan  kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang masih sangat rendah serta penegakan hukum yang belum maksimal.

"Upaya untuk mewujudkan Kamseltibcar tidak membutuhkan anggaran besar seperti membangun jalan tol," tegas Edison.

Dia mengingatkan, pengadaan berbagai jenis angkutan umum dan penambahan ruas jalan hingga jalan tol tidak akan efektif tanpa pembatasan populasi kendaraan bermotor. Kesalahan pemerintah yang paling fatal adalah tidak berupaya mengontrol pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Sementara, kondisi di Jakarta semakin runyam, sebab ruas jalan berkurang karena digunakan untuk jalur khusus transJakarta (Busway).

"Kebijakan paling efektif adalah melakukan kontrol terhadap jumlah pertumbuhan kendaraan hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan," jelas Edison. [ald]