Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

KPK Bidik Ratusan Nama yang Muncul di Sidang Century

SENIN, 09 JANUARI 2017 | 21:43 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menginventarisir sejumlah nama yang pernah disebutkan dalam fakta persidangan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata menjelaskan, setidaknya ada 180 nama yang disebut Majelis Hakim di tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Nama-nama tersebut bakal ditelisik penyidik KPK lantaran diduga merupakan pihak yang terlibat kasus korupsi.

Pihaknya juga telah mengevaluasi setiap putusan pengadilan terkait ratusan nama-nama yang akan ditelusuri. Hal ini, sambung Alex untuk menentukan penanganan selanjutnya.


"Ada 180-an orang yang sudah disebut dalam putusan hakim terlibat dalam tindak pidana korupsi, kita sudah inventarisir" ujar dia di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Alex menjelaskan, penyelidikan nama-nama tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPK. Menurutnya, tak menutup kemungkinan KPK akan melimpahkan penanganan ratusan nama ini ke aparat penegak hukum lain. Sebab hal ini, kata Alex, untuk meringankan beban kerja KPK yang semakin meningkat.

"Perkara-perkara yang menyangkut pasal 55 KUHP akan dikoordinasikan dengan kejaksaan dan kepolisian," tandasnya.

Beberapa nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan namun belum juga ditangani KPK, diantaranya mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Century; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; politikus PKB Musa Zainuddin dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam kasus suap Raperda Reklamasi pantai Utara Jakarta; Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam kasus suap terkait penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. [sam]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya