Partai Keadilan Sosial (PKS) memastikan tetap berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menyusul maraknya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja belakangan ini.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Meski demikian, dia berharap agar reshuffle kabinet tidak dilakukan sekedar untuk berbagi kue kekuasaan.
"Presiden sendiri yang menekankan di awal dia terpilih bahwa penentuan kursi menteri bukan bagi-bagi kekuasaan tapi berdasarkan kapasitas dan kemampuan. Reshuffle pun semestinya begitu, dasarnya profesionalitas dan evaluasi kinerja," jelasnya di komplek parlemen, Jakarta, Senin (9/1).
Jazuli mengingatkan Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle harus mempertimbangkan batasan waktu yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pemerintahan.
"Kalau bongkar pasang terus, kapan fokus kerjanya, sementara tantangan pemerintahan kian kompleks. Saya khawatir kementerian menjadi tidak produktif, tidak maksimal mengahasilkan sesuatu dalam lima tahun ini," ujarnya.
Menurut Jazuli, sikap tetap berada di luar pemerintahan sesuai dengan keputusan majelis syuro. PKS punya alasan yang rasional, objektif dan bermartabat terkait pilihan politik tersebut.
"Sejak awal PKS sadar tidak ikut berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-JK karena memang saat Pilpres 2014 punya pilihan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak etis bagi PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat," bebernya.
Dengan posisi di luar pemerintahan, PKS berikhtiar menjaga agar sistem koreksi dan penyeimbang berjalan dengan baik.
"PKS tidak akan menganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan dengan kepentingan rakyat. PKS tidak akan segan mendukung pemerintah jika kebijakannya membahagiakan rakyat," ujar Jazuli.
Ditambahkannya, dengan posisi tersebut, PKS menempatkan diri sebagai oposisi yang konstruktif.
"Saya yakin peran yang dipilih PKS ini sama-sama mulia dan berharga bagi terwujudnya sistem bernegara dan pemerintahan yang demokratis," pungkas Jazuli yang juga anggota Komisi I DPR.
[wah]
