Tersangka kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani, dianggap berhak mangkir dalam jadwal pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, hari ini (Senin, 9/1).
Menurut salah satu kuasa hukum Buni, Cecep Suhardiman, seharusnya penyidik telah menyerahkan berkas tahap pertama yang sempat dikembalikan kejaksaan beberapa waktu lalu.
"Karena, di dalam aturan sebenarnya, boleh tidak hadir. Tapi Pak Buni sangat kooperatif," ujar Cecep saat mendampingi Buni ke kantor Polda, Senin siang.
Dalam berkas yang dikembalikan untuk dilengkapi (P19) itu, lanjut Cecep, pihak kejaksaan meminta penyidik melengkapi materi formil dan materil yang dianggap belum lengkap (P18). Buni adalah tersangka dalam kasus dugaan penghasutan berbau SARA di media elektronik.
Namun, bukannya melengkapi berkas yang diminta, penyidik justru kembali memanggil Buni Yani untuk diperiksa.
"Kalau kaitan di surat panggilan, ini BAP tambahan atau pemeriksaan tambahan. Terkait kekurangan (formil dan materil), ya kami juga tidak tahu persis. Karena berkas itu antara penyidik dan pihak Kejati DKI yang tahu petunjuk terkait kekurangannya," jelasnya.
Sebelumnya, berkas tahap pertama Buni Yani yang diserahkan penyidik polisi ke jaksa dikembalikan ke penyidik pada 19 Desember 2016 lalu.
Dalam aturan di Pasal 110 ayat 2 dan 3 serta pasal 138 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berkas perkara yang dinyatakan P18, akan berstatus P19 dalam tempo 14 hari.
Jika sesuai aturan tersebut, berkas perkara yang sudah diperbaiki seharusnya diterima pihak kejaksaan 2 Januari 2017 lalu.
"Kami mengharapkan, kalau dalam perkara ini tak ditemukan tindak pidana, jangan dipaksakan. Karena memang, 14 hari waktu yang ditentukan oleh KUHAP, tak bisa ditemukan oleh penyidik," tegas Cecep.
[ald]
