Cegah Rokok Ilegal, Pemerintah Harus Perhatikan Kenaikan Cukai

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengapresiasi usaha jajaran bea dan cukai untuk terus memerangi rokok ilegal.
 
"Sejalan dengan terus ditingkatkannya usaha pemberantasan rokok ilegal, kebijakan cukai yang berkesinambungan serta menjamin keberlangsungan industri juga penting," ujar Ketua Gaprindo Muhaimin Moefti dalam keterangannya, Minggu(8/1).

Menurutnya, sudah tiga tahun ini produksi rokok cenderung stagnan. Maraknya rokok ilegal disebabkan semakin mahal harga rokok legal karena terdampak naiknya cukai. Sebab itu, semakin besar insentif produsen rokok ilegal untuk beroperasi.

"Saat harga rokok legal bisa mencapai Rp 18 ribu per bungkus, rokok ilegal bisa dijual di kisaran Rp 8.000. Ini karena rokok ilegal tidak membayar cukai," jelas Moefti.

Dia menjelaskan, untuk membantu memperlambat peningkatan rokok ilegal, faktor lain perlu diperhatikan pemerintah adalah kebijakan cukai yang diambil. Kenaikan cukai yang terlalu besar akan memicu maraknya perdagangan rokok ilegal.

Selain itu, Moefti, meminta pemerintah memperhatikan kenaikan cukai tidak jauh dari angka inflasi yakni sebesar 6-7 persen.

"Bila mencapai 10 persen, ini menjadi beban buat industri," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan turunnya penerimaan cukai tahun 2016 yang dilihat dari hasil realisasi sementara APBN-P 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan penerimaan cukai 2016 mengalami shortfall Rp 4,6 triliun dibanding target APBN-P 2016.

Kemenkeu mencatat total penerimaan cukai untuk sementara mencapai Rp 143,5 triliun atau setara dengan 92,7 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 148,1 triliun. Penyebab turunnya penerimaan cukai adalah penurunan produksi hasil tembakau dari 348 miliar batang pada 2015 menjadi 342 miliar batang di tahun 2016, turun sebesar 1,7 persen. [wah]