Berita

Foto: Istimewa

Politik

Ketum Buruh: Sudah Saatnya Indonesia Wujudkan Walfare State

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 16:16 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dalam kunjungan akhir tahunnya ke Negeri Kincir Angin, Belanda, menyaksikan negeri itu telah mengalami tingkat kesejahteraan yang mumpuni.
 
Belanda dikenal sebagai salah satu negara yang mengelola masyarakatnya, terutama memperlakukan buruhnya dengan manusiawi dan penuh tanggung jawab kesejahteraan.
 
"Walfare state atau negara yang sejahtera yang diterapkan oleh Belanda adalah acuan yang sebenarnya telah juga ditetapkan oleh founding father Indonesia, Soekarno,” ujar Muchtar setibanya di Tanah Air, tadi malam.
 

 
Dari perjalanannya ke Belanda, Muchtar menyaksikan bahwa di Negeri Kincir Angin itu penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) telah dijamin oleh negara sejak dalam kandungan.
 
"Hak asasi manusia sejak masih di dalam kandungan hingga nanti manusia itu meninggal dunia dan dikuburkan sudah diberikan jaminan perlindungan,” ujar Muchtar.
 
Kemudian, negara itu juga menegakkan hukum yang adil bagi warga negaranya, sehingga setiap kasus atau perkara tidak menumpuk dan diberikan kepastian hukum oleh negara.
 
"Kepastian hukum mulai dari yang rutin hingga yang kasus besar, berlaku dimana-mana dan di setiap waktu. Ciri khasnya, law enforcement berjalan baik, hampir tidak ada korupsi,” ujarnya.
 
Kemudian, mengenai pendataan dan hak-hak administrasi warga tidak dibiarkan bertele-tele. Pengelolaan birokrasi dan administrasi yang rapi dan transparan telah diberlakukan sejak lama di Belanda itu.
 
"Administrasi yang rapi dan transparan, setiap orang satu identity card, semua tercatat sebagai data yang rapi, termasuk jumlah anjing. Anda bisa bayangkan bahwa anjing pun memiliki paspor, dan semua pohon yang tumbuh di kota tercatat rapi,” ungkap Muchtar.
 
Terkait pendidikan warga, pemerintah Belanda tidak pilih kasih. Setiap warga negara Belanda wajib mengecap pendidikan dan wajib memperoleh pekerjaan.
 
"Semua orang wajib sekolah dan berhak kerja. Bila tidak ada lapangan kerja,negara bayar gaji bagi para pengangguran, sampai mereka memperoleh pekerjaan yang layak,” ujarnya.
 
Negeri Belanda itu, lanjut Muchtar, hampir tidak ditemukan orang-orang miskin karena kesulitan makan sehari-hari. Kondisi perekonomian negeri Belanda sedang mengalami kemasyuran yang baik, dengan tata kelola perekonomian yang merata.
 
"Tidak ada yang miskin, dan tidak ada yang kaya raya. Mata uang stabil, dan perekonomian stabil. Semua kebutuhan pokok, seperti gula, susu, roti, buah, satur mayur dan lain-lain murah harganya bagi warga, dan sangat terjangkau,” ujarnya.
 
Dengan konsep pengelolaan walfare state seperti yang diterapkan oleh Negara Belanda bagi rakyatnya itu, semestinya hal itu pula yang harus diwujudkan di Indonesia. Sebab, cita-cita itu pun telah ditanamkan oleh Proklamator Indonesia, Bung Karno.
 
"Saya dan SBSI akan sekuat tenaga mewujudkan SBSI yang kuat, walfare state harus terwujud, rakyat Indonesia harus sejahtera. Mudah-mudahan negara Indonesia yang walfare state nantinya masih sempat saya lihat,” ujarnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya