Untuk memperkokoh perjuangan buruh anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) terkait tuntutan pemenuhan hak-hak kepada PT Pelindo I di Medan, Ketua Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Darta Pakpahan melakukan konsolidasi dengan para buruh SBSI yang di Medan, kemarin.
Ketua DPC SBSI Medan April Waruwu menyampaikan, dalam pertemuan dengan anggota dan jajaran pengurus SBSI Kota Medan, Ketua DPP SBSI Darta Pakpahan memberikan arahan serta penguatan bersama kepada para anggota.
"Pertemuan dengann buruh anggota SBSI di PT Pelindo I Medan yang dihadiri oleh pengurus DPP SBSI Bapak Darta Pakpahan, memberikan arahan dan penguatan kepada anggota,†ujar dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Minggu (8/1).
Sebelumnya, sejak Senin 2 Januari 2017, para buruh melakukan aksi mogok di Pelabuhan Belawan dan menggeruduk kantor PT Pelindo I di Medan.
Dalam aksi itu, ratusan buruh di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, menggeruduk kantor Pelindo I di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100, Medan, Kamis (05/01/2017). Aksi ini adalah kelanjutan dari aksi mogok yang dilakukan oleh buruh Korkapel UPTK (Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Peti Kemas) demo PT Pelindo I di Jalan Pelabuhan Raya tepatnya simpang Ocean Pacific Belawan sejak tanggal 2 Januari 2017 lalu.
Ratusan buruh yang menggelar konpoi kendaraan bermotor dari Pelabuhan Belawan menuju kantor Pelindo I itu diiringi dengan orasi-orasi, yel-yel, serta menggelar spanduk tuntutan buruh.
Aksi yang dimotori para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) itu menuntut agar pihak PT Pelindo I menghentikan tindakan diskriminatif terhadap buruh, dan mendesak perusahaan pelat merah itu segera memenuhi hak-hak buruh yang selama ini tidak dipenuhi oleh PT Pelindo I.
Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Medan April Waruwu menyampaikan, aksi di ahri keempat itu menggeruduk kantor Pelindo I, lantaran pihak Pelindo tidak kunjung mengakomodir teriakan dan aspirasi buruh.
Menurut April, sudah puluhan tahun buruh pelabuhan itu bekerja, namun PT Pelindo I dengan seenaknya saja hendak mengembalikan status mereka ke posisi awal dengan model outsourcing.
"Kami menolak diberlakukannya
outsourcing itu. Kembalikan status dan kejelasan hak-hak kami,†ujar April Waruwu.
Aksi yang kali ini dikomandoi oleh para srikandi dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (FIKEP SBSI) itu, menurut April, memang mendatangi kantor Pelindo I, agar pihak perusahaan lebih jelas mendengarkan aspirasi sebenarnya dari para buruh.
Para demonstran menolak tegas pengalihan status mereka kepada pihak perusahaan outsourcing. "Para pekerja meminta agar dijadikan sebagai pekerja tetap serta meminta agar dibayarkan uang lembur pekerja,†ujarnya.
April menegaskan, PT Pelindo I harus memenuhi hak-hak buruh. Kami meminta PT Pelindo I membayarkan upah lembur, mendesak PT Pelindo I menjalankan hak-hak normatif buruh sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan, serta meminta Pelindo menghentikan diskriminasi terhadap buruh,†ujar April.
Selain itu, persoalan lambannya penanganan masalah gaji serta status para buruh di PT Pelindo I membuat buruh melakukan aksi mogok. Bahkan uang lembur buruh dari tahun 2012 belum juga dibayarkan oleh PT Pelindo I.
"Kita tak akan bekerja sebelum PT Pelindo menetapkan status semua buruh. Masa kami yang telah bekerja belasan tahun mau di-outsourcingkan lagi. Kan ini sudah tak benar lagi,†ujar Didin, salah seorang buruh demonstran.
Dari tuntutan para buruh saat aksi demo kepada PT Pelindo I adalah meminta dihapuskannya sistem outsourcing. Jangan kami dijadikan sapi perahan, audit manajemen Kopkarpel UPTK serta menolak pengalihan karyawan Kopkarpel UPTK menjadi tenaga outsourcing,†ujarnya.
Sebelumnya, di bulan Februari 2016 pihak buruh dengan PT Pelindo I sempat mengadakan pertemuan terkait permasalahan. Saat itu pihak PT Pelindo I sendiri berjanji akan segera menuntaskan persoalan secepat mungkin. Tapi tunggu punya tunggu persoalan hingga kini tak kunjung selesai juga.
[sam]
