Berita

Foto/Net

Hukum

Ada Indikasi Australia Mau Rekrut Prajurit TNI Terbaik

Pemerintah Wajib Merespons Serius
MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 08:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurut Hanafi, adanya indikasi pihak militer Australia ingin merekrut prajurit terbaik Indonesia disampaikan langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dikutip ABC, salah satu media berpengaruh di Australia.

Melihat gelagat seperti ini, Komisi I juga tidak akan tinggal diam. Pekan depan, Komisi yang membidangi masalah pertahanan ini akan mengundang Panglima TNI rapat bersama di Senayan untuk membahas masalah itu. Baginya, masalah tersebut sangat serius dalam bidang pertahanan nasional.

"Sekecil apa pun indikasi ancaman keamanan dan pertahanan nasional, harus direspons serius. Lebih baik terlihat lebay daripada kebobolan," ujar putra Amien Rais ini dalam pesan singkatnya, kemarin.


Dugaan adanya perekrutan itu, sambung Hanafi, memang sudah dibantah Menteri Pertahanan Australia Marise Payne. Namun begitu, bukan berarti pemerintah Indonesia boleh lengah. Hanafi yakin, pernyataan Panglima TNI terkait operasi intelijen negara lain terhadap TNI memiliki dasar yang kuat. Makanya, dia meminta TNI tetap waspada.

Atas hal ini, Hanafi setuju den­gan langkah Panglima TNI yang membekukan sementara kerja sama militer dengan Australia. Baginya, langkah Panglima itu sesuai amanat UUNomor 34/2004 tentang TNI.

"Mengenai kekhawatiran Panglima soal adanya prajurit TNI direkrut militer Australia, sangat bisa dipahami. Sebab, kejadian serupa pernah terjadi di negara lain. Dua tahun lalu terkuak ada dua WNI permanent resident yang sudah bergabung dengan militer Singapura dan ikut latihan perang dengan kita," ungkap Hanafi.

Anggota Komisi I DPR Sukamta ikut bersuara. Kata dia, atas masalah ini, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI pada Selasa,10 Januari nanti. Dalam pertemuan itu, Komisi I DPR akan meminta penjelasan terkait masalah-masalah penting, utamanya soal penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia.

"Di masa reses ini, kami te­lah melakukan perbincangan informal membahas sejumlah agenda. Salah satu agenda yang perlu diprioritaskan di awal masa sidang adalah memanggil Panglima TNI untuk meminta keterangan agar persoalan ini jelas," ujar Sukamta.

Menurut dia, letak geografis Indonesia dan Australia sangat dekat, sehingga hubungan bilateral kedua negara harus di­jaga. Namun begitu, bukan berarti pihak Indonesia boleh diam saja saat ada oknum militer Australia yang menghina Pancasila dan ada indikasi perekrutan prajurit terbaik Indonesia.

Karena itu, ia berharap langkah yang diambil Panglima TNI mendapat dukungan dari seluruh rakyat. "Fenomena semacam ini (perekrutan prajurit) bisa jadi jamak tapi laten, karena semua bekerja dalam ranah intelijen," ucapnya.

Sebelumnya, ABC memberi­takan ada ketakutan Indonesia bahwa militer Australia akan merekrut tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia. Berita tersebut diangkat dari pidato Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada November 2016.

"Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 prajurit terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima. Itu tidak akan saya biarkan," ucap Gatot seperti dikutip ABC.

Menurut ABC, Panglima TNI telah menggunakan bahasa era Perang Dingin. Saat Perang Dingin, merupakan fenomena umum merekrut seorang ten­tara negara lain untuk ditanam menjadi sumber atau agen yang memengaruhi kebijakan demi kepentingan negara yang merekrut.

Mendengar hal ini, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah anggapan bahwa Australia berusaha merekrut prajurit TNI untuk menjadi agen mereka. Namun, bantahan itu tidak meluruhkan sikap Panglima TNI. Pada 9 Desember 2016, Panglima TNI tetap mengirim surat kepada ADF terkait penghentian kegia­tan kerja sama militer di antara kedua belah pihak. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya