Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Nusantara

Hasto Kristiyanto: Kader PDIP Harus Menahan Diri Dan Serahkan Kasus Pemukulan Pada Hukum

SABTU, 07 JANUARI 2017 | 23:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum ini, aksi kekerasan dan main hakim sendiri sama sekali tidak bisa dibenarkan.

”Tindakan kekerasan itu tidak manusiawi dan merusak peradaban. Terlebih jika kekerasan itu masih ada hubungannya dengan agenda pemilihan Gubernur yang sekarang sedang berlangsung. Pengeroyokan itu merusak demokrasi, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran  manapun,” kata  Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 7/1).

Hasto pun mengecam keras aksi pemukulan Kader PDIP oleh orang FPI. Menurut Hasto, belakangan ini kekerasan baik  verbal maupun fisik seolah menjadi budaya baru. Pelaku kekerasan ini sama sekali tidak berkepribadian Indonesia yang dikenal santun dan toleran.


Ini gejala yang membuat kita cemas dan harus benar-benar kita waspadai,” lanjut Hasto.

Selain penganiayaan kader tersebut, Hasto juga menyoroti aksi-aksi melanggar hukum lain yang dilakukan oleh FPI seperti penghadangan kegiatan blusukan Ahok beberapa hari lalu. Tentu saja pimpinan FPI harus bertanggung jawab terhadap tindak tanduk anggotanya di lapangan.

Hasto meminta aparat keamanan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pengeroyokan  dan penghadangan kegiatan calon gubernur petahana itu diproses secara hukum sesegera mungkin agar tidak terulang di masa depan. Demikian halnya KPU dan Bawaslu tidak boleh berdiam diri. Jika FPI tidak melakukan langkah-langkah kongkrit meredam aksi sepihak anggotanya dan kepolisian tidak bertindak sesuai kewenangannya, Hasto khawatir itu akan memancing reaksi dari kelompok lain.

Meski demikian Hasto menyerukan kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk memercayakan penanganan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Kader tak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan. Meskipun partai yang solid dan tidak pernah takut serta memiliki kekuatan dari Sabang sampai Merauke,  namun PDI Perjuangan tetap taat hukum. 

”Untuk itulah seluruh  Kader dimanapun harus menahan diri dan menjaga peradaban demokrasi yang baik dengan tidak melakukan hal yang sama dengan anggota FPI. Tunjukkan bahwa kita warga begara yang beradab dan taat hukum. Kita berikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menegakkan kebenaran hukun di atas prinsip keadilan dan negara tidak boleh kalah oleh aksi main hakim sendiri,” demikian Hasto. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya