PKS Minta Pemerintah Berhenti Lempar Tanggung Jawab

Pemerintah diminta untuk berhenti saling melempar tanggung jawab terkait kenaikan biaya pengurusan STNK yang membebani rakyat.

Menurut politisi PKS Ecky Awal Mucharam, kenaikan 2 hingga 3 kali lipat ini tidak masuk akal dan sudah membebani rakyat. Untuk itu, pemerintah diminta tidak menambah runyam dengan saling lempar tanggung jawab atas terbitnya kebijakan ini.

"Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (6/1).

Ecky menjelaskan pemerintah tidak punya alasan kuat untuk kenaikan harga hingga fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

"Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25 hingga 30 persen. Kenaikan hingga 2 sampai 3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi,” tegas anggota Komisi XI DPR RI politisi PKS itu.

Sementara itu, Ecky menilai jika tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.

Ecky menilai wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik.

Ironisnya, di saat seperti ini pemerintah justru saling lepmar tanggung jawab. Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal dia sudah menandatangani PP-nya, sementara Menteri Keuangan dan Kapolri sama-sama mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka.

"Jadi ini pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini," tutup Ecky. [ian]