Berita

Ilustrasi/net

Publika

JP Morgan Lebih Berbahaya Daripada Aktivis Yang Dituduh Makar

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 14:57 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

OPINI buruk JP Morgan terhadap ekonomi Indonesia merupakan perbuatan yang sangat membahayakan kelangsungan pemerintahan Jokowi dan membahayakan keselamatan negara dan bangsa.

Jika perusahaan perusahaan asing yang selama ini dibayar oleh pemerintah dibiarkan sesuka hatinya menyampaikan opini buruk kepada pemerintah Indonesia, maka ini akan menjadi preseden buruk, merusak seluruh upaya pemerintah dalam membangun stabilitas ekonomi, keuangan dan politik nasional.

Opini ini tidak hanya mempengaruhi para investor global sebagaimana yang menjadi tujuannya, namun juga membahayakan stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri. Jika opini itu nantinya benar benar menyebabkan pemerintah kehilangan kemampuan dalam mendapatkan sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan, maka ini derajatnya lebih berat dari makar yang dituduhkan pada para aktivis.


Perbuatan para aktivis tidak menyebabkan pemerintah Jokowi bangkrut. Namun perbuatan JP Morgan jelas akan membuat pemerintah Jokowi bangkrut dan bahkan berpotensi menciptakan kekacauan nasional.

Opini buruk JP Morgan merupakan tamparan keras kepada pemerintahan Jokowi serta merupakan ancaman langsung pada kelangsungan pemerintahan ini pada tahun 2017 mendatang. Bisa dibayangkan kalau kas pemerintah kering apa yang akan terjadi?

Padahal selama ini JP Morgan dipercaya oleh pemerintah menjual, mengelola surat utang Indonesia serta mendapatkan imbalan besar dari pemerintah Indonesia.

Akan tetapi apa imbalannya? Malah peringkat Indonesia dihadapan investor global diturunkan dua tingkat langsung tanpa tedeng aling-aling yakni dari overweight menjadi underweight. Jika para investor global mengikuti semua opini tersebut maka likuiditas sektor keuangan Indonesia bisa mengering dalam tahun 2017. Selain itu di dalam negeri kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan hancur dan ini bisa memicu rush money.

Apa yang dilakukan JP Morgan ini kategorinya adalah setara makar dan pelakunya oleh lembaga bayaran kepada pihak yang membayarnya yakni pemerintah Indonesia. Tujuannya bisa beragam membuat pemerintah ambruk dan bahkan negara ambruk.

Oleh karena itu, Pemerintah lebih baik mengurusi JP Morgan ini secara serius, meminta klarifikasi: jangan-jangan perusahaan ini menggunakan informasi hoax, atau menyebarkan informasi hoax, untuk menjelek-jelekkan Jokowi dan pemerintahannya di hadapan publik internasional.

Mengurusi JP Morgan adalah lebih penting bagi keselamatan pemerintah Jokowi daripada sibuk mengurus para aktivis yang mengkritik pemerintah dan menghabiskan waktu mereka memata-matai media sosial yang membuang tenaga dan anggaran.

Memata-matai media sosial, membungkam suara kritis, menangkap aktivis yang kritis, sama sekali tidak menolong pemerintah Jokowi mendapatkan utang dan investasi. Tapi mengurusi JP Morgan dengan serius, menuntut mereka mencabut opininya yang kurang terpuji, akan membantu pemerintah dapat uang di 2017, tahun Paceklik dan tahun gembelisasi. Jangan dianggap sepele.

Penulis adalah peneliti pada Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya