Berita

Ilustrasi/net

Publika

JP Morgan Lebih Berbahaya Daripada Aktivis Yang Dituduh Makar

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 14:57 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

OPINI buruk JP Morgan terhadap ekonomi Indonesia merupakan perbuatan yang sangat membahayakan kelangsungan pemerintahan Jokowi dan membahayakan keselamatan negara dan bangsa.

Jika perusahaan perusahaan asing yang selama ini dibayar oleh pemerintah dibiarkan sesuka hatinya menyampaikan opini buruk kepada pemerintah Indonesia, maka ini akan menjadi preseden buruk, merusak seluruh upaya pemerintah dalam membangun stabilitas ekonomi, keuangan dan politik nasional.

Opini ini tidak hanya mempengaruhi para investor global sebagaimana yang menjadi tujuannya, namun juga membahayakan stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri. Jika opini itu nantinya benar benar menyebabkan pemerintah kehilangan kemampuan dalam mendapatkan sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan, maka ini derajatnya lebih berat dari makar yang dituduhkan pada para aktivis.


Perbuatan para aktivis tidak menyebabkan pemerintah Jokowi bangkrut. Namun perbuatan JP Morgan jelas akan membuat pemerintah Jokowi bangkrut dan bahkan berpotensi menciptakan kekacauan nasional.

Opini buruk JP Morgan merupakan tamparan keras kepada pemerintahan Jokowi serta merupakan ancaman langsung pada kelangsungan pemerintahan ini pada tahun 2017 mendatang. Bisa dibayangkan kalau kas pemerintah kering apa yang akan terjadi?

Padahal selama ini JP Morgan dipercaya oleh pemerintah menjual, mengelola surat utang Indonesia serta mendapatkan imbalan besar dari pemerintah Indonesia.

Akan tetapi apa imbalannya? Malah peringkat Indonesia dihadapan investor global diturunkan dua tingkat langsung tanpa tedeng aling-aling yakni dari overweight menjadi underweight. Jika para investor global mengikuti semua opini tersebut maka likuiditas sektor keuangan Indonesia bisa mengering dalam tahun 2017. Selain itu di dalam negeri kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan hancur dan ini bisa memicu rush money.

Apa yang dilakukan JP Morgan ini kategorinya adalah setara makar dan pelakunya oleh lembaga bayaran kepada pihak yang membayarnya yakni pemerintah Indonesia. Tujuannya bisa beragam membuat pemerintah ambruk dan bahkan negara ambruk.

Oleh karena itu, Pemerintah lebih baik mengurusi JP Morgan ini secara serius, meminta klarifikasi: jangan-jangan perusahaan ini menggunakan informasi hoax, atau menyebarkan informasi hoax, untuk menjelek-jelekkan Jokowi dan pemerintahannya di hadapan publik internasional.

Mengurusi JP Morgan adalah lebih penting bagi keselamatan pemerintah Jokowi daripada sibuk mengurus para aktivis yang mengkritik pemerintah dan menghabiskan waktu mereka memata-matai media sosial yang membuang tenaga dan anggaran.

Memata-matai media sosial, membungkam suara kritis, menangkap aktivis yang kritis, sama sekali tidak menolong pemerintah Jokowi mendapatkan utang dan investasi. Tapi mengurusi JP Morgan dengan serius, menuntut mereka mencabut opininya yang kurang terpuji, akan membantu pemerintah dapat uang di 2017, tahun Paceklik dan tahun gembelisasi. Jangan dianggap sepele.

Penulis adalah peneliti pada Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya