Amerika Sudah Fokus Mineral Di Mars, Masa Indonesia Urus STNK Aja Susah

Pengurusan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) memang butuh perbaikan dan transisi. Namun bukan dengan cara menaikkan biayanya.

Justru, pelayanan publik harus menunjukkan transparansi dan perbaikan karena sudah menjadi rahasia umum ini lahan subur oknum-oknum petugas atau calo yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.

"Intinya penghasilan aparat birokrasi yang selama ini kurang untuk sebagian bisa ditutupi dengan saberan-saberan kanan kiri itu," kata politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno di Jakarta, Jumat, (6/1).

Hendrawan menilai, pelayanan publik di Indonesia secara administrasi memang dibuat untuk memungkinkan penghasilan sampingan bagi petugas. Makanya muncul istilah "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat", yang telah menjadi  kultur birokrasi Indonesia selama ini.

"Semua lembaga negara kan kecenderungan seperti itu. Bukan ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Tapi ikan lele ikan pari, makin bertele-tele makin banyak rejeki, itu loh," cetusnya.

Ia menambahkan, meskipun negara butuh penerimaan yang tinggi lewat pajak, seyogyanyna dibarengi dengan pengurusan pajak yang akuntabel dan berbasis teknologi. Apalagi hanya sekedar urusan surat-surat kendaraan.

"Amerika sudah menyelidiki mineral di Mars, orang sudah mau menciptakan pesawat antar galaksi, masa (Indonesia) membuat sistem pelayanan STNK itu susah," kritiknya.

Konkritnya, tegas dia, PDIP meminta adanya revisi PP yang menyangkut kenaikan tarif STNK dan BPKB dibuat lebih rasional. Sekaligus menugaskan kepada kepolisian dan semua titik-titik pelayanan publik untuk mengefisiensikan dan memanfaatkan IT semaksimal mungkin.[wid]