PKS: Evaluasi Bebas Visa Tidak Akan Kurangi Kunjungan Wisman

Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap negara yang memiliki bebas visa kunjungan ke tanah air. Evaluasi bertujuan untuk menetapkan negara mana saja yang ditemukan menyalahgunakan izin sehingga perlu dicabut bebas visanya.

Politisi PKS Abdul Kharis Almasyhari menilai hal itu perlu dilakukan agar pemerintah tidak keliru dalam menentukan kebijakan bebas visa, tanpa harus mengurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

"Biar dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut," jelas Kharis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/1).

Menurut dia, negara-negara yang warga negaranya paling banyak menyalagunakan izin bebas visa, baik sebagai Pekerja Tenaga Asing (TKA) ilegal, pengedar narkoba, dan juga kejahatan siber wajib dicabut bebas visa yang diberikan.

Pemerintah tidak perlu khawatir kehilangan kunjungan Wisman, akibat dicabutnya izin bebas visa tersebut. Sebab, kunjungan wisman tidak hanya dipengaruhi oleh menggunakan visa atau bebas visa.

"Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus, dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya," pungkas ketua Komisi I DPR RI itu. [ian]