Sri Mulyani Harus Turun Tangan Percepat Realisasi Transfer Dana Daerah

. Keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (Dak) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016 sangat disesalkan. Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden.

"Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 4/1).

Sebab itu, Hipmi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.

"Kita minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya dimana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dari Kader Hipmi, dan pengusaha-pengusaha Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar.

"Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya. Bisa diblacklist nanti dia," demikian Bahlil. [ysa]