Berita

Nusantara

Manajemen Transportasi Ke Pulau Seribu Harus Segera Dievalusi

RABU, 04 JANUARI 2017 | 07:09 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebakaran yang menimpa KM Zahro yang melayani transportasi ke Pulau Tidung Kepulauan Seribu merupakan kejadian yang kedua kali. Pada 2015 lalu Kapal milik Dinas Perhubungan juga mengalami kebakaran yang menyebabkan 80 orang terluka.

"Peristiwa ini tentu harus menjadi bahan evaluasi terkait manajemen transportasi ke Pulau Seribu. Karena transportasi ke Pulau Seribu bukan hanya mengangkut wisatawan, namun juga penduduk Pulau Seribu yang harus ke daratan Jakarta atau sebaliknya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 4/1).

Diantara tata kelola transportasi ke Kepulauan Seribu yang haru dibenahi, menurut pria yang karib disapa Sani ini, adalah pemeriksaan kelaikan kapal untuk berlayar ke wilayah Pulau Seribu. Pemeriksaan kelaikan kapal ini penting dilakukan apalagi ketika saat gelombang tinggi. Tidak boleh ada permainan antara pemilik kapal atau Nakhoda dengan pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan ijin bagi kapal untuk berlayar ke Pulau Seribu.


"Selama ini pemeriksaan kelaikan untuk kapal berlayar di pelabuhan ini diduga lemah dan banyak permainan sehingga kapal yang tidak laik atau yang kelebihan muatan tetap di diijinkan jalan," ungkap politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.

Triwisaksana melanjutkan, Jakarta adalah kota besar dan ibukota negara. Seharusnya tersedia jumlah petugas yang cukup dan cakap untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kapal secara detail. Beda kalau di pelabuhan yang jauh dan terpencil. Selain pemeriksaan kelaikan kapal, manajemen pengaturan perjalanan  untuk ke kepulauan Seribu juga perlu dibenahi,

"Seperti ketersediaan kapal yang cukup dan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan," demikian Triwisaksana. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya