Berita

Willem Rampangilei/Net

Wawancara

WAWANCARA

Willem Rampangilei: Berapa Pun Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Kota Bima, Pemerintah Akan Memenuhinya

SELASA, 03 JANUARI 2017 | 09:26 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pensiunan jenderal bintang dua TNI AL ini menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat untuk membangun kemba­li Kota Bima. Dia bilang, pemer­intah siap mengeluarkan berapa pun anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan Kota Bima. Berikut penuturan Willem;

Tanggap darurat di Kota Bima akan berakhir tanggal 5 Januari. Selanjutnya lang­kah-langkah apa yang sudah disiapkan?
Ya setelah ini Pemda akan mengeluarkan status transisi menuju pemulihan. Transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Nah itu yang kita lakukan.

Apa yang dilakukan?

Apa yang dilakukan?
Kalau sudah kita assessment, sudah kita verifikasi kerusakan dan lain sebagainya, kita bangun kembali.

Butuh waktu berapa lama untuk proses transisi ini?
Kalau dengan melihat situ­asi ini, transisi ini perlu waktu kurang lebih tiga bulan lah. Jadi kita dalam penanggulangan bencana ini tidak tahap demi tahap.

Jadi?
Semua dilakukan secara paralel.

Persisnya bagaimana itu?
Mulai dari sebelum terjadin­ya bencana. Pada saat terjadi bencana, bagaimana tanggap daruratnya. Lalu kemudian ba­gaimana kita secara cepat me­mulihkan kehidupan masyarakat, ekonominya, membangun kem­bali bangunan-bangunan dan infrastruktur yang rusak.

Rumah-rumah yang rusak?
Termasuk yang utama peru­mahan rakyat.

Sudah dihitung, berapa ban­yak anggaran yang dibutuh­kan BNPB untuk pemulihan kota Bima ini?
Berapa pun yang dibutuhkan nanti, pemerintah akan me­menuhi. Ya, itu prinsipnya. Itu adalah komitmen pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Bencana kan tidak dikehendaki oleh siapa-siapa.

Orientasinya difokuskan kemana?
Jadi, pemerintah orientasinya sebagaimana diperintahkan oleh bapak Presiden adalah pelayan­an publik, pelayanan umum kepada masyarakat. Nah inilah wujudnya.

Sudah dihitung berapa total kerugian yang dialami akibat bencana ini?
Sedang dihitung. Pasti dihi­tung.

Kira-kira?
Lebih dari Rp 1 triliun. Tapi kalau kita bicara kerugian, kan itu bisa kerugian material. Yang nggak bisa dihitung kan keru­gian ketidaknyamanan, kerugian karena sakit, kan susah itu dihi­tung bagaimana.

Kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat, apa komentar anda?
Alhamdulillah, apa yang su­dah dilakukan oleh Pemda itu di sistem peringatan dininya bagus. Artinya wali kota menyebarkan informasinya kepada berbagai satuan (siaga bencana), sehingga mereka bisa mengantisipasi. Jadi tidak mendadak betul.

Walaupun datangnya ban­jir cukup cepat saya lihat. Itu harus diapresiasi apa yang sudah Pemda lakukan.

Dalam hal apa?
Dalam memberikan penan­ganan tanggap darurat secara cepat, bagus dalam melakukan langkah-langkah pemulihan. Jadi pemerintah pusat hanya memberikan pendampingan. Karena pemerintah daerah ses­ungguhnya adalah penanggung jawab sesuai amanat Undang-undang. ***

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya