. Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina (RRC) di Indonesia pada penghujung tahun ini menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Fadli menegaskan bahwa isu soal buruh asing ilegal asal Cina perlu mendapat perhatian khusus karena isu itu terkait dengan tiga soal sekaligus, yaitu soal ekonomi, politik dan keamanan.
"Dari sisi ekonomi, sebagai investor, Cina sebenarnya hanya menempati urutan kesembilan negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Ironisnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh tenaga kerja asal Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik ekonomi, ini agak bermasalah," kata Fadli Zon dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 31/12).
Kedua, lanjut Fadli, dari sisi politik, Indonesia pernah punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing ilegal asal Cina gampang menjadi isu sensitif. Dan karena itu pula, pemerintah tak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi.
Ketiga, sambungnya, soal keamanan. Hal ini mengingatkan pada kasus diterobosnya area militer Halim Perdanakusuma oleh tenaga kerja asing asal Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu di Bogor juga ada kasus ditemukan tanaman cabe mengandung bakteri berbahaya yang ditanam oleh tenaga kerja ilegal asal Cina.
"Soal tenaga kerja asing ilegal asal Cina ini akhirnya telah menjadi isu keamanan yang serius. Jangan lupa, soal keamanan ini bukan hanya bersifat militer, tapi juga non-militer. Dalam diskursus keamanan kontemporer, ancaman non-militer ini ada berbagai jenis, mulai dari lingkungan, pangan, energi, hingga ekonomi," kata Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
Selain itu, dia mengingatkan, ancaman yang dihadapi oleh negara-negara berkembang memang jauh lebih majemuk jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebab, selain menghadapi ancaman dari luar, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dalam negerinya. Sesudah Reformasi politik Indonesia kurang memperhatikan masalah pertahanan dan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah dalam negeri lainnya.
"Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena sepanjang tahun 2016, dan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah dalam persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, selain soal keamanan, pada dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal Cina yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016 juga menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah. Politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdi kepada kepentingan investor. Banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintah, yang kini mencapai empat belas jilid, dan belum akan selesai, semangatnya hanyalah untuk memangkas aturan sesuai kepentingan investor semata.
Persoalannya adalah, jelas Fadli dengan mengutip data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga Bank Dunia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Itu menunjukkan jika besaran investasi yang masuk tak dapat lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.
"Dulu, pada masa Orde Baru, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja. Kini, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 160 ribu lapangan kerja. Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi secara kualitatif juga makin buruk," demikian Fadli.
[ysa]
