Berita

KH. Hasyim Muzadi/Net

Politik

Kesenjangan Ekonomi Menjadi Catatan Refleksi Akhir Tahun KH. Hasyim Muzadi

SABTU, 31 DESEMBER 2016 | 07:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekretariat Jenderal International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) KH. Hasyim Muzadi menyampaikan refleksi akhir tahun 2016. Kesenjangan mayoritas dan minoritas menjadi poin penting yang ditekankan.

Hasyim mengatakan, hampir setiap hari selalu dikumandangkan hubungan mayoritas dan minoritas. Pada umumnya esensinya adalah agar mayoritas melakukan toleransi bahkan perlindungan terhadap minoritas. kalau tidak dilakukan, selalu ditempatkan pada posisi intoleran dan tidak Bhinneka Tunggal Ika.

"Padahal fakta mayoritas dan minoritas di Indonesia ada dua dimensi," kata mantan ketua umum Nahdlatul Ulama ini dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (31/12).


Dimensi yang dimaksud, ujar Hasyim yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, ada mayoritas dan minoritas dilihat dari jumlah, ada mayoritas dan minoritas dari segi potensi dan peranan di Indonesia.

Biasanya menyebut mayoritas ditinjau dari segi populasi maka artinya adalah pribumi. Sedangkan jika ditinjau dari segi keagamaan yang dimaksud adalah umat Islam. Dengan demikian, maka selebihnya dari itu disebut minoritas.

Sehubungan dengan sistem ketatanegaraan yang masih liberalistik, ungkap Hasyim, dalam politik yang justru membuahkan sub-sistem ekonomi yang sentralistik, terjadilah mayoritas dalam jumlah baik tinjauan populasi maupun agama berposisi sebagai minoritas di bidang kemampuan ekonomi, bahkan kemampuan tata kelola nasional atau internasional.

"Dalam konteks ini, minoritas mempunyai potensi ekonomi jauh lebih besar dibanding dengan mayoritas dalam jumlah yang posisi ekonominya masih rendah," kata Pengasuh Pesantren al-Hikam Depok dan Malang ini.

Pertanyaannya sekarang, papar Hasyim, bahwa mayoritas dalam populasi dan agama relatif telah melakukan toleransi dan perlindungan sekalipun tentu belum optimal karena terjadinya pergesekan di sana-sini. Yang belum terlihat di Indonesia adalah toleransi minoritas yang berkekuatan mayoritas di bidang ekonomi dan perananan membagi toleransinya kepada mayoritas yang rendah potensinya.

Memang Hasyim mengakui toleransi di bidang ekonomi dan peranan global tidak mungkin dengan sendirinya terjadi tanpa usaha keras dari negara dan bangsa. "Kita sulit menunggu terjadinya homo homini sosius (ekonomi berwatak sosial) karena pada hakikatnya ekonomi itu bersifat homo homini lupus (eksploitasi dari ekonomi kuat kepada ekonomi yang lemah)," ujarnya.

Namun demikian, Hasyim mengingatkan ada tiga syarat besar dan berat untuk menciptakan homo homini sosius di bidang ekonomi yaitu pertama, sistem ekonomi di dalam ketatanegaraan dan konstitusi serta perangkat aturan perundangan di Indonesia yang menjamin terselenggaranya pemerataan ekonomi.

Kedua, penyelenggara negara yang konsisten dalam menjalankan jalur-jalur pemerataan tersebut. hal ini tidaklah gampang karena menyangkut masalah kepentingan dan masalah keinginan seseorang di dalam menumpuk kekayaan.

Ketiga, kesiapan mental ekonomi kerakyatan, skill, dan kesempatan yang sama di dalam mencari rejeki serta perlindungan usaha-usahah kecil. "Tiga hal tersebut yang merupakan syarat mutlak pemerataan dan kemakmuran masih terlihat sangat dini di Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut, Hasyim menambahkan ekonomi global yang sebelum 1992 masih terbagi menjadi Blok Timur yang proletar dan Blok Barat yang kapitalistik sudah usai. Yang terjadi sekarang setelah selesainya perang dingin, Barat dan Timur bersatu dalam monopolar (satu pola pemikiran) tidak lagi bipolar yang bertentangan antara proletariat sosialis dan kapitalistik imperialis.

Bersatunya kedua kutub ini, menurut dia, disatukan oleh filsafat materialisme yang sesungguhnya merupakan induk dan akar yang sama dari dua kutub kapitalis dan proletariat.

Hasyim menyebut Tiongkok misalnya. Semula negara ini mendengungkan proletariatisme, sekarang meloncat menjadi investor-investor dan agresi ekonomi ke seluruh negara yang hampir mengalahkan Amerika sendiri.

Agresi Barat dan Timur yang besatu mencari sumber-sumber ekonomi dunia tentu menjadikan negara-negara yang berpotensi energi, tanah, dan air menjadi sasarannya, termasuk Indonesia.

Yang menjadi refleksi segenap elemen bangsa, ungkap Hasyim, dimana posisi Indonesia di dalam perebutan potensi ekonomi tersebut, dan ketahanan Indonesia sendiri sehingga Indonesia tetap milik Indonesia. "Semoga Allah melindungi kita semua. Amin," tukasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya