Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tentang Tenaga Kerja China, Jokowi Pura-Pura Amnesia

KAMIS, 29 DESEMBER 2016 | 07:21 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PEMERINTAHAN Joko Widodo mulai berlagak pikun, pura-pura amnesia dan buta. Berlagak tidak tahu penyebab mengapa tenaga kerja asing (TKA) China menyerbu masuk ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal.

Bukankah potensi membanjirnya jutaan TKA China merupakan konsekuensi beberapa hal. Yaitu perdagangan bebas ASEAN dengan China melalui CAFTA; investasi China dalam berbagai mega proyek listrik, kereta cepat, pertambangan dan berbagai proyek infrastruktur lainnya yang mensyaratkan mempekerjakan tenaga kerja asing dari China; dan banyaknya barang-barang impor dari China yang mendorong perdagangan pedagang dari negara tersebut langsung menjalankan kegiatannya di Indonesia.

Biasanya sebelumnya barang dari China dijual oleh pedagang Tionghoa di dalam negeri. Saat ini, bahkan banyak pedagang yang berasal dari China yang langsung menyewa dan membeli ruko untuk menjual sendiri barang barang produk China.


Potensi membanjirnya WNA China dan TKA China juga didukung dan disumbang  oleh kebijakan internal Indonesia yang dibuat di era Pemerintahan Joko Widodo. Diantaranya kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk membebaskan visa kepada 170-an negara; kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk tidak mewajibkan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing; kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk membolehkan pendirian Organisasi Masyarakat (ORMAS) oleh warga negara asing; dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk  mengizinkan warga negara asing dalam memiliki property, termasuk rumah tinggal, di Indonesia,

Faktor lain adalah berkaitan dengan birokrasi yang lemah dan korup serta tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang masuknya pekerja ilegal, imigran gelap dengan cara menyuap birokrasi; perdagangan narkoba, prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan orang asing di Indonesia; dan kaki tangan kekuatan asing yang  duduk di dalam  pemerintahan yang mengambil keuntungan atas kelemahan sistem negara.

Demikian sedikit gambaran terkait kekhawatiran adanya serbuan jutaan pekerja asing yang akan menggusur nasib dari para pekerja bangsa kita sendiri.

Setelah industri nasional kita tergusur oleh gempuran produk impor industri China, kini pekerja atau buruh kita harus menerima nasib digusur oleh TKA adalah sebuah kekuatiran yang masuk akal.

Kini, jangankan menjadi tuan di negeri sendiri, bahkan hak untuk menjadi kuli di dalam negeri sendiri saja digusur oleh impor kuli dari China.

Kita tidak anti terhadap asing, tapi dengan sistem negara yang lemah dan kepemimpinan nasional yang tak berdaya dan tak bermoral, serbuan TKA China dan asing lainnya sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia, dapat mengubah Indonesia menjadi surga kejahatan transnasional dan medan pertarungan ekonomi dan politik antara berbagai kekuatan negara.

Semoga membantu kita untuk tetap eling lan waspodo, ingat dan waspada terhadap datangnya ancaman yang sedang mengurung kita. [***]

Penulis adalah Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya