Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Lebih Transparan Hadapi Isu Tenaga Kerja Asing

MINGGU, 25 DESEMBER 2016 | 01:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Untuk membantah isu banyaknya tenaga kerja asing, khususnya yang datang dari China, Presiden Jokowi perlu menyampaikan data secara lengkap.

"Tidak cukup hanya dengan menyebutkan jumlahnya saja," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 25/12).

Menurut Said, Presiden Jokowi harus lebih transparan dan detail dalam mengungkapkan dimana saja buruh China yang disebutnya berjumlah 21.000 itu bekerja.


"Kalau Pemerintah mau meyakinkan publik bahwa jumlah buruh China yang bekerja di Indonesia tidak sebesar isu yang berkembang selama ini, ya harus disebutkan dong ke-21.000 orang itu bekerja dimana saja, untuk jenis pekerjaan apa, agen yang mendatangkan mereka ke Indonesia itu siapa, dan seterusnya, dan seterusnya," jelas Said.

Data yang terperinci itu, tegas Said, penting sekali dibuka sebagai bentuk keterbukaan pemerintah agar publik bisa percaya pada data yang disampaikan Presiden.

"Kalau ada yang meragukan data itu, mereka bisa langsung cross-check ke lapangan. Dari hasil verifikasi itu nanti pasti akan ada temuan. Nah, hasil temuan di lapangan itu nanti bisa dijadikan sebagai data pembanding bagi pemerintah," demikian Said. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya