Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Lebih Transparan Hadapi Isu Tenaga Kerja Asing

MINGGU, 25 DESEMBER 2016 | 01:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Untuk membantah isu banyaknya tenaga kerja asing, khususnya yang datang dari China, Presiden Jokowi perlu menyampaikan data secara lengkap.

"Tidak cukup hanya dengan menyebutkan jumlahnya saja," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 25/12).

Menurut Said, Presiden Jokowi harus lebih transparan dan detail dalam mengungkapkan dimana saja buruh China yang disebutnya berjumlah 21.000 itu bekerja.


"Kalau Pemerintah mau meyakinkan publik bahwa jumlah buruh China yang bekerja di Indonesia tidak sebesar isu yang berkembang selama ini, ya harus disebutkan dong ke-21.000 orang itu bekerja dimana saja, untuk jenis pekerjaan apa, agen yang mendatangkan mereka ke Indonesia itu siapa, dan seterusnya, dan seterusnya," jelas Said.

Data yang terperinci itu, tegas Said, penting sekali dibuka sebagai bentuk keterbukaan pemerintah agar publik bisa percaya pada data yang disampaikan Presiden.

"Kalau ada yang meragukan data itu, mereka bisa langsung cross-check ke lapangan. Dari hasil verifikasi itu nanti pasti akan ada temuan. Nah, hasil temuan di lapangan itu nanti bisa dijadikan sebagai data pembanding bagi pemerintah," demikian Said. [ysa]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya