Respons Omongan Bekas Pimpinan KPK Haryono Umar

Umumkan Saja Nama-nama (Bekas) Pejabat Pengemplang Aset Negara
Khalayak netizen ramai menanggapi pernyataan bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar, tentang banyak pejabat pub­lik memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi.
 
Bekas Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, beberapa pejabat kementerian, badan usaha milik negara dan perguruan ting­gi negeri, pernah menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi.

"Menteri juga banyak tak mau kembalikan aset (setelah selesai jabatan). Ada yang tiga rumahnya tak dikembalikan. Selevel menteri begitu, gimana bisa kasih contoh," kata Haryono pada diskusi yang digelar LSM Indonesia Corruption Watch (ICW), di kereta commuter line Jakarta-Bogor.

"Menteri juga banyak tak mau kembalikan aset (setelah selesai jabatan). Ada yang tiga rumahnya tak dikembalikan. Selevel menteri begitu, gimana bisa kasih contoh," kata Haryono pada diskusi yang digelar LSM Indonesia Corruption Watch (ICW), di kereta commuter line Jakarta-Bogor.

Bahkan, lanjutnya, ada menteri yang di akhir masa jabatan mengubah kategori rumah dinas yang ia tempati agar bisa dibeli. "Aset negara itu ada kelas satu, dua dan tiga. Nah, yang bisa dibeli itu kelas tiga. Rumah dinas yang tadinya terkategori kelas satu, dia buat menjadi kelas tiga dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan). Itu dibeli dengan harga yang jauh lebih murah," papar Haryono seperti dikutip beberapa media daring.

Mantan pejabat PT Kereta Api Indonesia, sambungnya, juga melaku­kan modus yang sama. Di Bandung, banyak petinggi PT KAI yang tak bersedia mengembalikan rumah dinas yang telah lama ditempati.

"Banyak pejabat memanfaatkan kedudukannya untuk memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Caranya dengan mengeluarkan SK tadi. Itu mengubah kategori rumah dinas dari kelas satu ke kelas tiga dalam jangka waktu sebulan, kan tidak masuk akal," tandas Haryono.

Nah, beberapa tautan berita media daring tentang pernyataan Haryono Umar ramai direspons khalayak netizen di jejaring sosial Twitter dan Facebook.

Pengguna Twitter dengan akun @AeYayak, misalnyaa, mengecam perilaku pejabat yang tidak mengembalikan aset engara. "Dasar manusia nggak tahu diri. Sudah digaji mahal, masih juga ngemplang aset," kecamnya.

Akun @wantopurwanto14 berharap pengemplangan aset negara tidak terjadi pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Itu menter­inya era siapa pak? Yang jelas bukan pak Jokowi ya," harapnya.

Pengguna Facebook dengan akun Harry Sodikim juga mengecam, "Pejabat bermental 'aji mum­pung'!!!"

Akun Bang Malud meminta Haryono Umat mengungkapkan nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang dimaksud. "Kalau benar dan berani, sebutkan saja nama-nama menterinya itu."

Senada disampaikan netizen Fritsen Hutajulu. "Harus diumumkan namanya untuk mempermalukan yang bersangkutan."

Akun Sulchan Chris mensinyalir pengemplangan aset negara juga dilakukan sejumlah pejabat di daer­ahnya. "Di Kupang, NTT banyak pak, sehingga banyak beli mobil dinas baru juga," cuitnya.

Tidak mudah bagi negara mendap­atkan aset-aset itu kembali. "Hahaha. Nyarinya susah pak, teken sana-sini sogok sana-sini, kalau dikembalikan itu hasil jerih payah korupsi selama menjabat, tolong jangan diambil. Itulah ratapan pejabat," tulis akun Boy Keith.

Penggemplangan aset negara bukan hanya yang berharga mahal, juga barang-barang sederhana. "Jangankan rumah yang ditilep. Lha, ember dan panci aja dibawa ka­buurr," kata Oleg Gogonk Manik.

Netizen Tissa Taregan tak mempermasalahkan barang yang diambil bernilai murah. "Nggak apa-apa ka­lau cuma panci dan peralatan dapur lainnya," cuit Tissa.

Netizen juga menuliskan ko­mentar pada kolom pembaca berita terkait. Di antaranya, akun Felicia Mario mendesak Haryono Umar membuka nama-nama pejabat dan mantan pejabat pengemplang aset negara.

"Sebutin aja orang-orangnya, jan­gan takut dan jangan omong doang, percuma kalau cuma hayalan. Orang salah kok masih dilindungi!"

Desakan senada disamaikan Elka Kael. "Kalau ada bukti, ya buka saja toh. Kan masuk penyelewen­gan kekuasaan itu, penyalahgunaan jabatan," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan akun Stephen Asdg. Setengah meny­indir, dia tidak mempermasalahkan pengemplangan aset negara oleh pejabat atau mantan pejabat. "Nggak apa-apa, yang penting sopan ya," celotehnya. ***