Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Hingga Saat Ini, 52 Persen Warga Setuju Dengan Nawacita

RABU, 21 DESEMBER 2016 | 11:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hingga saat ini, respon positif diberikan publik terhadap program Nawacita. Sebagian besar warga atau responden 52 persen setuju dengan nawacita.

"Sementara itu,13 persen sangat setuju, 3 persen tidak setuju, dan selebihnya menjawab tidak tahu 32 persen," kata Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatullah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 21/12).

Menurut Poempida, inilah hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) tentang "Penilaian dan Evaluasi Terhadap Nawacita tahun 2016" sebagai bentuk kontrol dan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan jelang akhir tahun 2016.  


Poempida menjelaskan, survei Orkestra tentang penilaian kinerja Pemerintah Jokowi-JK tahun 2016 ini merupakan survei opini publik. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sebesar plus minus 2,2 persen.

"Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor, dan dilakukan pada 10 Oktober-6 November 2016, dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia," jelas Poempida.

awacita merupakan visi misi dan program aksi Jokowi-JK pada Pilpres 2014 sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nawacita merupakan jawaban atas tiga masalah pokok bangsa saat ini yaitu merosotnya kewibawaan negara; melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Nawacita wujud daripada meneguhkan kembali ideologi bangsa yaitu ideologi pancasila 1 Juni dan Tri Sakti.

Ada sembilan prioritas untuk mendukung aksi Visi-Misi Jokow-JK yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan berkepribadian dalam kebudayaan kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawacita. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya