Tanggap Darurat Gempa Aceh Distop Gubernur

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tanggap darurat yang sudah berjalan selama 14 hari pasca gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) mengguncang Aceh.

Selanjutnya, Soedarmo menetapkan masa status transisi darurat bencana ke pemulihan" selama 90 hari, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2016 hingga 20 Maret 2017.

"Terkait masalah kelanjutan masa darurat bencana, saya sepakat dilanjutkan dengan status transisi darurat, waktunya bisa diperpendek dan juga diperpanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Maka untuk fleksibilitas waktu saya putuskan selama tiga bulan," ucap Soedarmo.

Selama massa transisi itu akan dibangun sekolah sementara dan program psikososial masyarakat. Termasuk, penanganan pengungsi yang masih berada di tenda-tenda pengungsian dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum. Sementara kebutuhan yang masih diperlukan adalah penyedian prasarana sekolah, penyedian air bersih, dan MCK.

Lebih lanjut, Soedarmo berpesan kepada semua SKPA harus tetap memberikan dukungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Semua SKPA terkait harus terus memonitor perkembangan di lapangan. Koordinasi antar SKPA juga dibutuhkan agar penanganan lebih cepat.

"Kita bantu untuk meratakan rumah-rumah dan fasilitas umum yang rusak berat untuk persiapan rekonsruksi. Sehingga dari Kementerian Pendidikan sudah bisa membangun tenda, serta masalah pengungsi, sudah ada bantuan dari Kemensos dan BNPB," ujarnya.

Menurut PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pengertian status transisi darurat bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang. Tujuannya, agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya. [ian]