Praktik suap kepada pemerintah dalam urusan kepemilikan tanah masih sering terjadi di lapangan. Budaya uang setoran ini bahkan telah menjadi rahasia umum di masyarakat.
Begitu kata Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas dalam diskusi "Menagih Komitmen Keadilan Agraria untuk Rakyat" di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
"Dalam fakta kita masih menemukan budaya setoran kepada pemerintah untuk urus tanah setoran, ah menjijikan," kesal mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Dalam praktik di lapangan, tanah yang merupakan faktor utama dalam pembangunan industri dan bisnis acapkali memiliki sertifikat ganda. Pemilik modal memiliki kekuatan lebih besar dalam memenangkan tanah sengketa tersebut.
"Nah kalau tanah itu bisa diterbitkan sertifikat ganda sekarang ada faktor pemodal, sementara yang nggak punya modal digusur," terangnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, konflik sosial tersebut terjadi lantaran salah urus yang berkepanjangan oleh negara dan pemerintah.
"Pembiaran berpuluh-puluh tahun. Artinya tidak mau melakukan perubahan-perubahan yang drastis," tambah Busyro.
Disinggung mengenai pemerintah yang terkesan membiarkan penyimpangan tersebut, dirinya menjawab tuna moral pemerintah saat ini yang menjadi penyebabnya.
"Krisis integritas, krisis komitmen, krisis ideologi, krisis nasionalisme, krisis moral tidak sedikit pejabat kita yang tuna moral ini saya mengatakan dengan penuh tanggung jawab," bebernya.
Oleh karena itu dirinya menegaskan ada baiknya untuk pemilu ke depan memilih presiden yang membawa kebaikan dari semua sektor.
"Jangan pilih lagi dalam pemilu yang akan datang pilpres yang akan datang. Kalau dipilih lagi kondisi sama kayak gini makin lama makin parah," demikian Busyro.
[ian]
