Berita

Busyro Muqoddas/Net

Politik

Ketua PP Muhammadiyah: Radikalisme Tumbuh Karena Ketimpangan Sosial

SELASA, 20 DESEMBER 2016 | 14:30 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Aksi radikalisme terjadi lantaran adanya ketimpangan pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawah.

Karena itu, Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, menegaskan agar tidak menyalahkan masyarakat miskin sehingga berdampak pada aksi-aksi radikal yang belakangan ini terjadi. Sebab juga radikalisme itu bersumber dari kebijakan-kebijakan, terutama tentang tanah yang tidak adil.

"Tidak transparan alias tidak jujur. Misalnya kasus di Bima, Mesuji, sampai rumahnya Bupati itu dibakar. Di Aceh juga di Papua," ungkap Busyro dalam diskusi "Menagih Komitmen Keadilan Agraria untuk Rakyat" di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).


Sebab, lanjut Busyro faktanya saat ini pengelola negara dari sektor legislatif, yudikatif bahkan pihak aparat penegak hukum sudah kehilangan kesadaran bahwa negeri ini dideklarasikan oleh rakyat.

"Karenanya di dalam UU itu dinyatakan berkedaulatan rakyat, bukan negara, bukan pemodal. Pemodal dan pebisnis punya hak tapi proposional. Tapi prakteknya tidak. Ini merupakan tragedi berkepanjangan," tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya meyakini munculnya radikalisasi di Indonesia bukan sama sekali atas dasar agama. Melainkan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat kecil.

"Jadi saya tidak percaya sama sekali sumber terorisme itu (bersumber) agama apapun juga di Indonesia ini," tukasnya. [ysa]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya