. Kebijakan bebas visa bagi 169 negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) 21/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 perlu harus segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Demikian disampaikan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Senin (19/12).
Menurutnya, pemberian bebas visa khususnya bagi warga asal Tiongkok lebih besar mudharat daripada manfaatnya, untuk itu pemberian visa tersebut harus dibatalkan.
"Warga asal Tiongkok yang bebas masuk ke Indonesia telah memberikan mudharat bagi bangsa ini dikarenakan mereka mulai masuk ke sektor-sektor riil dalam masyarakat seperti sektor pangan, ekonomi, sosial dan politik," ujar Andy.
Sektor pangan dapat dilihat dengan menjamurnya serbuan produk makanan ke Indonesia dan ditemukannya bibit tanaman yang beracun baru-baru ini di Bogor, sudah patut dicurigai maksud dan tujuan negara Tiongkok.
"Selain itu "ekspor narkoba" yang data kami himpun ada puluhan ton sabu dan narkoba diseludupkan dalam pipa asal Tiongkok diduga merupakan bagian silent intelligence yang ingin merusak mental dan kepribadian warga negara Indonesia khususnya generasi muda," sebut Andy.
Lanjut dia, kebijakan investasi Tiongkok dengan "mengusung" banyaknya pekerja Tiongkok yang unskill dapat mengancam keberadaan pekerja-pekerja pribumi. "Keberadaan pekerja illegal asal Tiongkok tersebut ditengarai dapat mengancam keberadaan sosial budaya di masyarakat kita," lanjutnya.
Andy menambahkan, sisi politik, bisa saja mereka masuki dikarenakan pemerintah saat ini memberikan kelonggaran bagi keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing di Indonesia. "Kami memprediksi Tiongkok akan mendirikan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang bertujuan menginfiltrasi politik generasi muda dengan ideologi politik Tiongkok," imbuhnya.
Terakhir, dia mengimbau agar Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi dan meninjau ulang bebas visa asal Tiongkok, karena lebih besar mudharatnya.
"Operasi senyap intelijen yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di Indonesia agar dapat segera diatasi, agar bangsa ini dapat diselematkan dari serbuan produk tanaman yang beracun, tenaga kerja illegal yang sebagian besar unskill dan serbuan narkoba dari negeri Tiongkok tersebut ke Indonesia," tukas Andy.
[rus]
