Berita

Politik

Sektor Pertanian Tak Boleh Dikendalikan Pasar!

MINGGU, 18 DESEMBER 2016 | 05:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sektor pertanian tidak mungkin maju tanpa campur tangan pemerintah. Dan pembangunan ekonomi juga mestinya dikendalikan oleh pemerintah, bukan di-drive oleh pasar.

"Hilangnya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian sebagaimana yang terjadi di Indonesia adalah karena selama ini kita membiarkan proses pembangunan di-drive oleh pasar," kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon.

Hal ini disampaikan Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR RI, saat mengunjungi Kabupaten Karawang, dalam rangka memenuhi undangan kelompok tani dan nelayan setempat (Sabtu, 17/12). Di Karawang, Fadli Zon juga melakukan panen raya padi Pandanwangi di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Rengasdengklok, dan melakukan pertemuan dengan para nelayan di Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran.


Dalam pertemuan dengan kelompok tani dan nelayan di Desa Jaya Makmur dan Ciparage Jaya, Fadli Zon yang baru kembali ke tanah air sesudah melakukan muhibah ke kawasan Amerika Latin, berkali-kali menekankan bahwa sektor pertanian di Indonesia mestinya bisa menjadi leading sector, sebagaimana halnya di Brasil.

Efek bila dikendalikan pasar, jelas Fadli, bulan ini, misalnya, BPS merilis data bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional bulan November 2016 turun 0,40 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Khusus subsektor Tanaman Pangan, NTP-nya hanya 98,17,  Tanaman Perkebunan Rakyat NTP-nya hanya 98,67, dan Budidaya Ikan  NTP-nya 98,41.

"Kalau melihat data historis dan basis tahun dasarnya, subsektor tadi selama sekitar empat tahun terakhir ini nilai tukarnya terus memburuk. Padahal, hampir sepertiga penduduk Indonesia hidup sebagai rumah tangga petani, di mana sekitar dua pertiganya ada di tiga subsektor tadi. Inilah yang membuat kenapa kehidupan petani kita kini terasa makin berat," papar Fadli.

Sebagai Ketua Umum HKTI dan selaku Wakil Ketua DPR RI, Fadli menegaskan bahwa ia sangat concern dengan isu pertanian dan kesejahteraan petani ini. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya