Berita

Politik

Sektor Pertanian Tak Boleh Dikendalikan Pasar!

MINGGU, 18 DESEMBER 2016 | 05:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sektor pertanian tidak mungkin maju tanpa campur tangan pemerintah. Dan pembangunan ekonomi juga mestinya dikendalikan oleh pemerintah, bukan di-drive oleh pasar.

"Hilangnya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian sebagaimana yang terjadi di Indonesia adalah karena selama ini kita membiarkan proses pembangunan di-drive oleh pasar," kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon.

Hal ini disampaikan Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR RI, saat mengunjungi Kabupaten Karawang, dalam rangka memenuhi undangan kelompok tani dan nelayan setempat (Sabtu, 17/12). Di Karawang, Fadli Zon juga melakukan panen raya padi Pandanwangi di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Rengasdengklok, dan melakukan pertemuan dengan para nelayan di Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran.


Dalam pertemuan dengan kelompok tani dan nelayan di Desa Jaya Makmur dan Ciparage Jaya, Fadli Zon yang baru kembali ke tanah air sesudah melakukan muhibah ke kawasan Amerika Latin, berkali-kali menekankan bahwa sektor pertanian di Indonesia mestinya bisa menjadi leading sector, sebagaimana halnya di Brasil.

Efek bila dikendalikan pasar, jelas Fadli, bulan ini, misalnya, BPS merilis data bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional bulan November 2016 turun 0,40 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Khusus subsektor Tanaman Pangan, NTP-nya hanya 98,17,  Tanaman Perkebunan Rakyat NTP-nya hanya 98,67, dan Budidaya Ikan  NTP-nya 98,41.

"Kalau melihat data historis dan basis tahun dasarnya, subsektor tadi selama sekitar empat tahun terakhir ini nilai tukarnya terus memburuk. Padahal, hampir sepertiga penduduk Indonesia hidup sebagai rumah tangga petani, di mana sekitar dua pertiganya ada di tiga subsektor tadi. Inilah yang membuat kenapa kehidupan petani kita kini terasa makin berat," papar Fadli.

Sebagai Ketua Umum HKTI dan selaku Wakil Ketua DPR RI, Fadli menegaskan bahwa ia sangat concern dengan isu pertanian dan kesejahteraan petani ini. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya