Berita

Politik

Sektor Pertanian Tak Boleh Dikendalikan Pasar!

MINGGU, 18 DESEMBER 2016 | 05:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sektor pertanian tidak mungkin maju tanpa campur tangan pemerintah. Dan pembangunan ekonomi juga mestinya dikendalikan oleh pemerintah, bukan di-drive oleh pasar.

"Hilangnya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian sebagaimana yang terjadi di Indonesia adalah karena selama ini kita membiarkan proses pembangunan di-drive oleh pasar," kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon.

Hal ini disampaikan Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR RI, saat mengunjungi Kabupaten Karawang, dalam rangka memenuhi undangan kelompok tani dan nelayan setempat (Sabtu, 17/12). Di Karawang, Fadli Zon juga melakukan panen raya padi Pandanwangi di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Rengasdengklok, dan melakukan pertemuan dengan para nelayan di Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran.


Dalam pertemuan dengan kelompok tani dan nelayan di Desa Jaya Makmur dan Ciparage Jaya, Fadli Zon yang baru kembali ke tanah air sesudah melakukan muhibah ke kawasan Amerika Latin, berkali-kali menekankan bahwa sektor pertanian di Indonesia mestinya bisa menjadi leading sector, sebagaimana halnya di Brasil.

Efek bila dikendalikan pasar, jelas Fadli, bulan ini, misalnya, BPS merilis data bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional bulan November 2016 turun 0,40 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Khusus subsektor Tanaman Pangan, NTP-nya hanya 98,17,  Tanaman Perkebunan Rakyat NTP-nya hanya 98,67, dan Budidaya Ikan  NTP-nya 98,41.

"Kalau melihat data historis dan basis tahun dasarnya, subsektor tadi selama sekitar empat tahun terakhir ini nilai tukarnya terus memburuk. Padahal, hampir sepertiga penduduk Indonesia hidup sebagai rumah tangga petani, di mana sekitar dua pertiganya ada di tiga subsektor tadi. Inilah yang membuat kenapa kehidupan petani kita kini terasa makin berat," papar Fadli.

Sebagai Ketua Umum HKTI dan selaku Wakil Ketua DPR RI, Fadli menegaskan bahwa ia sangat concern dengan isu pertanian dan kesejahteraan petani ini. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya