Berita

Politik

Sektor Pertanian Tak Boleh Dikendalikan Pasar!

MINGGU, 18 DESEMBER 2016 | 05:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sektor pertanian tidak mungkin maju tanpa campur tangan pemerintah. Dan pembangunan ekonomi juga mestinya dikendalikan oleh pemerintah, bukan di-drive oleh pasar.

"Hilangnya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian sebagaimana yang terjadi di Indonesia adalah karena selama ini kita membiarkan proses pembangunan di-drive oleh pasar," kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon.

Hal ini disampaikan Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR RI, saat mengunjungi Kabupaten Karawang, dalam rangka memenuhi undangan kelompok tani dan nelayan setempat (Sabtu, 17/12). Di Karawang, Fadli Zon juga melakukan panen raya padi Pandanwangi di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Rengasdengklok, dan melakukan pertemuan dengan para nelayan di Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran.


Dalam pertemuan dengan kelompok tani dan nelayan di Desa Jaya Makmur dan Ciparage Jaya, Fadli Zon yang baru kembali ke tanah air sesudah melakukan muhibah ke kawasan Amerika Latin, berkali-kali menekankan bahwa sektor pertanian di Indonesia mestinya bisa menjadi leading sector, sebagaimana halnya di Brasil.

Efek bila dikendalikan pasar, jelas Fadli, bulan ini, misalnya, BPS merilis data bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional bulan November 2016 turun 0,40 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Khusus subsektor Tanaman Pangan, NTP-nya hanya 98,17,  Tanaman Perkebunan Rakyat NTP-nya hanya 98,67, dan Budidaya Ikan  NTP-nya 98,41.

"Kalau melihat data historis dan basis tahun dasarnya, subsektor tadi selama sekitar empat tahun terakhir ini nilai tukarnya terus memburuk. Padahal, hampir sepertiga penduduk Indonesia hidup sebagai rumah tangga petani, di mana sekitar dua pertiganya ada di tiga subsektor tadi. Inilah yang membuat kenapa kehidupan petani kita kini terasa makin berat," papar Fadli.

Sebagai Ketua Umum HKTI dan selaku Wakil Ketua DPR RI, Fadli menegaskan bahwa ia sangat concern dengan isu pertanian dan kesejahteraan petani ini. [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya