Berita

Pertahanan

Gubernur Dan Kapolda Mesti Lebih Peka Terhadap Potensi Gangguan Kerukunan Di NTT

SABTU, 17 DESEMBER 2016 | 09:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komunitas Persaudaraan Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah dan kepolisian meningkatkan kewaspadaan setelah terjadi peristiwa penikaman terhadap tujuh siswa SDN I Sabu Barat, di Kabupaten Sabu Raijua, NTT pada Selasa (13/12).

Salah satu tokoh warga NTT di Jakarta, Petrus Selestinus, peristiwa yang berujung kematian pelaku akibat dikeroyok massa adalah tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Penyerangan yang menjadikan anak-anak kecil sebagai target bisa disebut sebagai tindakan radikal bertujuan teror terhadap kehidupan yang rukun, penuh toleransi dan beragam di NTT.

"Sebagai penanggungjawab politik dan keamanan, Gubernur dan Kapolda NTT mesti terus meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan, agar tidak membuka peluang masuknya kelompok radikal merusak kondisi NTT sebagai provinsi yang sangat toleran dan menghargai perbedaan," ujar Petrus dalam keterangan tertulisnya.


Menurut Petrus, peristiwa tersebut tidak boleh dianggap kriminal biasa karena sebelumnya aktivitas kelompok radikal di NTT telah dideteksi. Bahkan beberapa kelompok telah diamankan dan dipulangkan oleh aparat kepolisian tanpa proses hukum.

"Gubernur NTT dan Kapolda tidak memiliki kepekaan, kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap situasi keamanan di seluruh NTT, terkait dengan dinamika politik nasional di Jakarta," kritik Petrus.

Tokoh warga NTT lainnya, yang biasa disapa Opa Japy, menambahkan, Komunitas Persaudaraan NTT di Jakarta mendesak Polri untuk mengungkap aktor intelektual di belakang peristiwa yang tidak berperikemanusiaan tersebut.

"Kami meminta Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Mahkamah Agung untuk segera membuka Polres, Kejaksaan, Kodim dan Pengadilan Negeri di tiap kabupaten pemekaran di NTT yang sudah 10 tahun lebih belum memiliki institusi hukum dan keamanan," tegas Opa. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya