. Pemerintah dan militer Suriah rezim Bashar al-Assad dalam sebulan terakhir telah melakukan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil di Aleppo yang telah menelan korban lebih dari 1.070 rakyat sipil tewas, 130.000 warga mengungsi, dan kerusakan di banyak rumah sakit dan tempat ibadah.
Laporan-laporan yang kredibel menyatakan bahwa selama konflik Suriah berlangsung telah menewaskan lebih dari 450.000 rakyat sipil, lebih dari 1 juta jiwa mengalami luka-luka dan lebih dari 12 juta rakyat sipil Suriah telah pergi mengungsi.
Pada 15 Desember 2016 disepakati gencatan senjata selama tiga hari untuk memberikan kesempatan semua pihak melakukan evakuasi rakyat sipil. Beberapa aksi demonstrasi mengutuk tindak kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat sipil Aleppo terjadi di Turki, Bosnia, Palestina, Maroko, Kuwait, dan Perancis.
Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan disadari bahwa upaya menjunjung prinsip "non-intervention" yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (responsibility to protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (prevention of genocide) sehingga "humanitarian intervention" untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Aleppo Suriah tidak boleh ditunda.
Dengan demikian, menghormati prinsip "non-intervention" tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan "humanitarian intervention" agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Aleppo Suriah dapat terjamin dan terpelihara.
Atas nama kemanusiaan dan upaya membangun dunia yang lebih adil dan beradab, DPP PKS menyatakan empat sikap, sebagaimana yang tertuang dalam keterangan resmi Humas DPP PKS, Sabtu (17/12).
Pertama, mengecam tindakan kekerasan, pengusiran, dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Bashar al-Assad dan Militer Suriah serta kelompok etnis Suriah lainnya. Tindakan tersebut mengarah pada kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan komunitas Internasional.
Kedua, mendesak pemerintah Indonesia agar berperan aktif mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Security Council) untuk segera menghentikan tindakan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah.
Ketiga, meminta agar pemerintah Indonesia dapat menjamin keselamatan dan keamanan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil yang sedang berada di Suriah. Perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga sipil itu harus menjadi prioritas semua pihak yang bekerja di daerah konflik bersenjata.
Keempat, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar PKS, untuk berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Aleppo di Suriah.
[rus]
