. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jasa Konstruksi yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR disambut baik Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (Gapensi). Gapensi berharap tidak ada lagi aksi kriminalisasi terhadap pelaksana konstruksi di Tanah Air.
"Kami sambut baik, semoga tidak ada lagi aksi sepihak berupa kriminalisasi kepada pelaksana konstruksi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi, Andi Karumpa, Sabtu (17/12).
Andi mengatakan, pihaknya telah mengawal dan memberikan masukan atas RUU ini sejak dua tahun lalu dan kemudian disahkan menjadi UU.
UU ini terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal dan telah melalui harmonisasi dengan peraturan sektor lain, seperti UU 11/2014 tentang Keinsinyuran, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan terkait lainnya.
Dijelaskan Andi, terdapat delapan poin penting dalam UU ini. Namun pihaknya, menekankan pentingnya adanya perlindungan hukum kepada pelaksana konstruksi.
"Jadi, dalam UU ini tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang berupaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi lalu mengganggu proses pembangunan. Di sini ada perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi," pungkas Andi.
Penegak hukum harus memahami bahwa pada UU ini tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi, hanya ada klasul kegagalan bangunan. "Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi, sehingga tidak bisa lagi ada pihak-pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan pelaksana konstruksi," papar Andi.
Poin penting lainnya yang digarisbawahi Gapensi adalah pengaturan rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan. "Ketersediaan bahan baku, material konstruksi perlu dirancang ketersediaanya, sebab ini menyangkut daya saing pelaksana konstruksi, utamanya yang usaha kecil dan menengah," ujar dia.
Memasuki pasar bebas ASEAN, UU ini juga mengatur badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Hal ini diarahkan agar pelaksana konstruksi lokal dapat menjadi pelaku di daerahnya sendiri.
"Kita tidak ingin jadi penonton di kampung kita sendiri, sementara asingnya leluasa membawa modal dan kekuatannya sendiri," tukas Andi dalam keterangannya.
[rus]
