Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur menyambut baik inovasi sistem penegakan hukum secara elektronik.
Korlantas Polri menciptakan inovasi pelayanan e-Tilang, e-Samsat, dan pembuatan SIM online.
Asman mengatakan, inovasi ini bukan saja memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Tapi juga turut membangun transparansi dan akuntanbilitas pelayanan yang dilakukan Polri.
Pada era persaingan seperti saat ini, lanjut Asman, inovasi sektor publik merupakan keharusan. Sebab, tantangan ke depan semakin berat dan kompleks.
"Dengan adanya inovasi, maka akan diperoleh percepatan pelayanan dan keakuratan dalam menyikapi kasus, antisipasi perlindungan dari kemungkinan bahaya ancaman kriminalitas dan penyimpangan hukum lainnya," ujar Asman dalam acara peluncuran e-Tilang di Satpas Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (16/12).
Gencarnya inovasi pelayanan publik di lingkungan Polri, diakui Asman tidak lepas dari komitmen kuat pimpinan untuk mereformasi kepolisian.
Penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam era keterbukaan dan globalisasi adalah suatu keniscayaan yang dengan sigap ditangkap dengan baik oleh Polri.
Menurut Asman, pelayanan berbasis
online diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan, terutama praktik percaloan dan memangkas kerumitan birokrasi yang sering dikeluhkan masyarakat.
Di samping itu, dibutuhkan upaya serius dari para stakeholder untuk menekan angka kecelakaan yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Salah satu caranya, membuat pelayanan SIM yang lebih tertib dan mudah secara online.
"Di mana kerumitan prosedural mengenai domisili warga tidak lagi jadi hambatan," ucap dia.
Sementara, inovasi e-Samsat diharapkan mampu mencegah percaloan dan menghilangkan pungli. Selain itu, inovasi e-Tilang dapat mewujudkan transparansi dendan pelanggaran lalu lintas.
"Ketiga hal tersebut diharapkan jadi momentum dan penyemangat bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan pelayanan bagi publik," kata dia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo juga memandang positif inovasi yang dilakukan Polri. Apalagi, sebagai sesama lembaga hukum, KPK selalu mendorong pelayanan publik jadi jauh lebih transparan dan akuntabel.
[wid]
