Pengusaha Tidak Punya Hak Paksa Karyawan Gunakan Atribut Natal

. Kepala daerah diminta agar bisa mengeluarkan surat himbuan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk tidak memaksakan karyawan mengenakan atribut natal seperti yang sudah dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan imbauan kepala daerah ini penting untuk meneguhkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang saat ini maknanya sudah mulai banyak dibelokkan.

"Makna hakiki toleransi itu, mengendalikan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Jadi hati kita menyediakan ruang untuk saling menghormati keyakinan masing-masing, bukan memaksakan tradisi agama kita dilakukan atau dipakai orang lain. Saya imbau kepala daerah lain juga membuat surat imbuan kepada seluruh pengusaha di daerahnya untuk tidak memaksa karyawannya mengenakan atribut natal," ujar Fahira di Jakarta, Jumat (16/12).

Pernyataan ini dilontarkan Fahira menanggapi masih adanya aduan yang diterimanya dari masyarakat di berbagai daerah soal masih adanya keharusan karyawan muslim mengenakan atribut natal oleh perusahaan tempat bekerja.

Ia mengungkapkan, pemaksaan perusahaan kepada karyawannya untuk mengenakan atribut natal, padahal karyawan yang bersangkutan tidak merayakan natal adalah bentuk intoleransi yang bisa merusak rasa kebersamaan yang sudah menyatukan Indonesia selama 71 tahun. Pengusaha punya kuasa memberi tugas kepada karyawannya, tetapi tidak punya hak sedikitpun untuk memaksa karyawannya melakukan sebuah tradisi agama yang tidak diyakininya.

"Sekarang banyak oknum yang coba membolak-balikkan logika kita soal toleransi. Masyarakat yang menolak mengenakan atribut natal dibilang tidak toleran. Ini kan aneh. Pembelokkan makna toleransi ini malah mereka kampanyekan. Padahal kalau mereka paham dalam toleransi antarumat beragama ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh," tegas Senator Jakarta ini. [rus]