Pada tahun 2017 Indonesia akan mengimpor bahan bakar gas cair (LPG) dari Iran sebesar kurang lebih 500 ribu metrik ton. Sementara Iran akan membangun mobile powerplant di Indonesia sebesar kurang lebih 5.000 megawatt.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Presiden Iran Hassan Rouhani, di Istana Sa'dabad, di Teheran, Rabu (14/12), setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang energi yang dilakukan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri ESDM Iran.
"Dengan kerja sama energi ini maka efisiensi harga akan bisa dilakukan," kata Kepala Negara.
Selain itu, turut dibahas kedua pemimpin kemungkinan melakukan kerja sama pengelolaan dua ladang minyak di Ab-Teymoura dan Mansouri. Sebelumnya pada bulan Agustus lalu, Pertamina dan National Iranian Oil Company (NIOC) telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan studi pendahuluan terhadap kedua lapangan minyak raksasa di Iran tersebut.
Pada kunjungan kali ini, Presiden Jokowi juga membawa serta dalam sebanyak 60 CEO dan pengusaha dari Indonesia.
"Mereka bergerak di berbagai bidang dan mereka akan bertemu CEO counterpart mitra dan melakukan pertemuan bisnis peningkatan perdagangan antara Iran dan Indonesia," terangnya.
Senada dengan Presiden Jokowi, sebagaimana dikabarkan portal
setkab.go.id, Presiden Hassan Rouhani menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Indonesia. Rouhani juga menyambut baik usulan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan ladang minyak di Iran.
"Kami siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik, bendungan, saluran air, serta berbagai bantuan teknis kepada Republik Indonesia. Tentu saja Republik Indonesia juga dapat aktif dan berpartisipasi dalam industri migas di Republik Islam Iran," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Iran juga menganggap kerja sama di sektor energi antara kedua negara merupakan suatu hubungan strategis. Pihaknya pun menyatakan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam bidang tersebut.
Selain soal energi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Mutual Legal Assistance serta MoU Ekstradisi yang dari pihak Indonesia ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Juga ditandatangani MoU di bidang Investasi yang dari Indonesia ditandangani oleh Kepala BKPM Thomas Lembong.
[rus]
