Berita

Ketua MPR: Ulama Perlu Dibekali Perkembangan Politik

RABU, 14 DESEMBER 2016 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap MUI bisa menjadi payung besar umat Islam. MUI bisa mempersatukan umat Islam Indonesia. Karena itu, para ulama perlu dibekali dengan pengetahuan tentang perkembangan politik terakhir dan tantangan-tantangan terkini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan itu disampaikan Zulkifli dalam Multaqa Da'i Nasional, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa malam (13/12). Multaqa Da'i Nasional (Pertemuan para da'i nasional) ini dihadiri Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin.

"Perbedaan-perbedaan yang dalam Islam harus disimpan dan kita kesampingkan, kita cari persamaan-persamaannya. Para ulama perlu dibekali perkembangan politik terakhir dan tantangan-tantangan terkini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga memiliki perspektif yang luas mengenai tantangan umat Islam sekarang ini," kata Zulkifli.


Menurut dia, ketimbang berdebat soal mazhab atau perbedaan-perbedaan yang menghabiskan energi lebih baik fokus pada tantangan yang dihadapi umat Islam.

"Selama 18 tahun reformasi ini melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Sekitar 70 persen lahan dikuasai tidak sampai satu persen orang. Sebesar 93 persen orang mempunyai tabungan di bawah Rp 100 juta, jumlahnya Rp 500 triliun. Sementara 0,2 persen orang yang memiliki tabungan Rp 5 miliar ke atas, nilainya Rp 1.500 triliun. (kesenjangan) inilah persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Orang kaya semakin kaya, mereka yang susah bertambah susah," papar Zulkifli.

"Kesenjangan itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Kalau tidak direspons dari sekarang, cost sosialnya tinggi," ujarnya lagi.

Dalam kaitan itu, Zulkifli mengingatkan pentingnya nasionalisme. "Nasionalisme itu adalah kalau ada rakyat yang tidak berdaya, miskin, tidak punya tanah, tidak bekerja, negara harus hadir dan berpihak secara jelas kepada rakyat. Tidak boleh tawar menawar," ucapnya. [rus]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya