Berita

Ketua MPR: Ulama Perlu Dibekali Perkembangan Politik

RABU, 14 DESEMBER 2016 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap MUI bisa menjadi payung besar umat Islam. MUI bisa mempersatukan umat Islam Indonesia. Karena itu, para ulama perlu dibekali dengan pengetahuan tentang perkembangan politik terakhir dan tantangan-tantangan terkini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan itu disampaikan Zulkifli dalam Multaqa Da'i Nasional, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa malam (13/12). Multaqa Da'i Nasional (Pertemuan para da'i nasional) ini dihadiri Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin.

"Perbedaan-perbedaan yang dalam Islam harus disimpan dan kita kesampingkan, kita cari persamaan-persamaannya. Para ulama perlu dibekali perkembangan politik terakhir dan tantangan-tantangan terkini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga memiliki perspektif yang luas mengenai tantangan umat Islam sekarang ini," kata Zulkifli.


Menurut dia, ketimbang berdebat soal mazhab atau perbedaan-perbedaan yang menghabiskan energi lebih baik fokus pada tantangan yang dihadapi umat Islam.

"Selama 18 tahun reformasi ini melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Sekitar 70 persen lahan dikuasai tidak sampai satu persen orang. Sebesar 93 persen orang mempunyai tabungan di bawah Rp 100 juta, jumlahnya Rp 500 triliun. Sementara 0,2 persen orang yang memiliki tabungan Rp 5 miliar ke atas, nilainya Rp 1.500 triliun. (kesenjangan) inilah persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Orang kaya semakin kaya, mereka yang susah bertambah susah," papar Zulkifli.

"Kesenjangan itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Kalau tidak direspons dari sekarang, cost sosialnya tinggi," ujarnya lagi.

Dalam kaitan itu, Zulkifli mengingatkan pentingnya nasionalisme. "Nasionalisme itu adalah kalau ada rakyat yang tidak berdaya, miskin, tidak punya tanah, tidak bekerja, negara harus hadir dan berpihak secara jelas kepada rakyat. Tidak boleh tawar menawar," ucapnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya