Berita

Basuki Purnama/net

Politik

Adik Kandung: Proses Hukum Terhadap Ahok Karena Tekanan Massa

SELASA, 13 DESEMBER 2016 | 16:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keluarga kandung Basuki Purnama alias Ahok angkat bicara mengenai persidangan perdana yang menjadikan Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Adik bungsu Ahok, Vivi Evhita, mengatakan, pengadilan terhadap Ahok terkesan dipaksakan oleh tekanan massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Menurutnya, lebih ideal jika kasus Ahok tidak ditangani sampai proses Pilkada selesai.

"Laporan dugaan penistaan agama masuk ketika Ahok berstatus sebagai peserta Pilkada. Dengan kata lain, laporan yang dituduhkan kepada Ahok seharusnya dihentikan sementara," kata Vivi.


Vivi juga menilai kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok belum memenuhi unsur pidana. Penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Belitung Timur tersebut adalah buah dari tekanan pihak luar yang tidak suka kepada Ahok.

"Ada tekanan dari pihak yang tidak senang dengan Ahok. Itu sudah ada sejak dilantik pada akhir 2014, sampai ada gubernur tandingan dari FPI," ungkapnya, dikutip RMOL Jakarta.

Dia mencurigai kasus ini digelar karena ada ketakutan pihak tertentu bila Ahok terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penetapan tersangka dari kepolisian pun tidak sesuai dengan prosedur seharusnya.

"Penetapan tersangka tidak sesuai prosedur karena tidak ada Sprindik (surat perintah penyidikan). Karena (sprindik) baru keluar pada 16 November," pungkas Vivi yang juga masuk dalam tim pembela hukum Ahok. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya