. Pemerintah didesak agar meningkatkan peran dan tanggungjawab pihak produsen otomotif terhadap kemacetan yang kian mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan Semarang.
"Akibat penjualan kendaraan bermotor tanpa control dari pemerintah, telah menimbulkan kemacetan yang luar biasa bahkan menjadi menu sehari-sehari, khususnya di kota-kota besar," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Selasa (13/12).
Sayangnya, tegas Edison, peran dan tanggungjawab pihak produsen untuk mengatasi kemacetan masih sangat minim. Bahkan terkesan kurang peduli dan membiarkan kemacetan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Padahal, salah satu pemicu terjadinya kemacetan akibat populasi kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, sehingga menjadikan jalan raya seperti lahan parkir.
ITW menilai para produsen otomotif hadir hanya pada acara seremonial yang dilaksanakan oleh instansi tertentu, seperti Polri dan sejumlah instansi lainnya. Belum ada kesadaran pihak produsen untuk melakukan upaya yang secara signifikan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas.
"Para produsen otomotif hanya mencari untung, kurang peduli soal kemacetan," ujar Edison.
Menurutnya, sudah waktunya pemerintah melakukan moratorium berjangka penjualan kendaraan di sejumlah kota besar di Indonesia. Selain untuk pemerataan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga efektif untuk menekan kemacetan. Moratorium penjualan kendaraan bermotor dilakukan sampai jumlah kendaraan ideal dengan daya tampung panjang ruas jalan yang ada. Tetapi kebijakan moratorium harus bersamaan dengan ketersediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi.
ITW mengingatkan, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian dan integrasi NKRI. Selain itu, lalu lintas juga menjadi cermin budaya dan potret modrenitas bangsa. Sedangkan industri otomotif hanya sumbangan kecil terhadap peningkatan ekonomi Indonesia.
Menurut Edison, pernyataan Executive Officer R&D PT Astra Daihatsu Motor, Pradipto Sugondo, adalah bahasa salesman yang hanya ingin barangnya laku dan dapat untung. Sebab tingginya rasio kepemilikan kendaraan bukan sepenuhnya menjadi ukuran meningkatnya ekonomi masyarakat.
Sebelumnya Pradipto Sugondo mengatakan rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dan Thailand. Jadi wajar jika industri otomotif belum menjadi penyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
ITW mencatat, produsen otomotif setiap tahunnya telah menjual kendaraan roda empat mencapai 1,2 juta dan kendaraan roda dua sebanyak 7 juta unit. Apakah jumlah kendaraan yang terjual itu menjadi ukuran peningkatan ekonomi masyarakat?
Menurut Edison, yang pasti adalah kemacetan, bahkan lebih parah sebab peran produsen otomotif untuk mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas sangat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
[rus]
