. Penundaan moratorium Ujian Nasional (UN) dikeluhkan banyak pihak. Apalagi alasan penundaan tersebut adalah adanya kekhawatiran akan motivasi belajar anak-anak yang akan menjadi rendah.
Dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Chandra mengatakan, motivasi belajar anak tidak tergantung dengan UN.
"Pengalaman saya sebagai ibu dan guru, justru melihat bahwa anak-anak, semangat belajar mereka didasari rasa keingintahuan yang luar biasa akan ada yang ada di sekitarnya," ujar Novi dalam keterangannya, Senin (12/12).
Menurutnya, ungkapan bahwa anak-anak akan termotivasi jika ada UN, sesungguhnya telah menampar wajah pendidikan. "Apakah serendah itu kita melihat level motivasi belajar anak-anak? Hanya karena faktor eksternal yang bernama UN?" tanya dia.
Senada, pengamat pendidikan Doni Koesoema mendukung moratorium atau penghapusan UN. Menurutnya, Mendikbud tidak boleh kalah dengan penggagas UN. Alasan utamanya adalah dari sisi pedagogis, UN merusak seluruh struktur dan sistem pembelajaran otentik.
"Selama 13 tahun kita melaksanakan UN, kualitas kita tak terbukti meningkat," kritik Doni.
Jelas dia, ada banyak alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan selain melalui UN yang terbukti sudah gagal.
Doni menambahkan, dalam menghadapi persaingan global memang butuh persiapan sumber daya manusia (SDM). "Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk meningkatkan daya saing global itu," tandasnya.
Apalagi, kata dia, saat ini daya saing SDM Indonesia masih tergolong rendah, mengacu World Competitiveness report 2016-2017, daya saing SDM, Indonesia melorot ke urutan ke-41 di bawah Singapura, China, Malaysia dan Thailand.
Doni mengatakan, dalam falsafah pendidikan yang terkandung dalam UU Sisdiknas, bahwa pendidikan seharusnya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, bukan malah memperdaya masyarakat.
Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pihaknya juga getol dalam menyuarakan penolakan UN sebagai penentu kelulusan siswa. "Kami selalu kosisten membuka posko pengaduan UN sejak 2011-2016," ujar Retno.
Retno meminta Presiden Jokowi untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang UN yang sudah ikrah sejak 2009. Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian hukum dan analisis secara mendalam bahwa UN tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan. "Secara pedagogis UN justru membuat pembelajaran dan pengajaran menjadi kering," kritiknya.
Retno mengusulkan, agar kebijakan penilaian pendidikan sebaiknya diserahkan kepada guru dan sekolah, sementara pemerintah punya tanggungjawab mengembangkan kapasitas guru dalam mengajar dan menilai, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan otentik.
Sebelumnya, melalui Rapat Kabinet Terbatas, pemerintah menolak usulan ujian nasional (UN) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. "Hasil Ratas di Istana Presiden diputuskan moratorium UN itu tidak disetujui tapi disuruh kaji ulang. Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," kata Wapres JK, Rabu lalu (7/12).
[rus]
