Muhadjir Effendy: Sehabis Rapat, Saya Dipanggil Wapres, Kalau Moratorium UN Ditolak, Ya Tidak Apa-apa

Bekas Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini tak mempersoalkan keputusan Presiden yang menoÂlak wacananya untuk menghentikan sementara Ujian Nasional (UN).

"Ya kalau nanti (wacana pengÂhapusan sementara UN) dibatalÂkan, ya berarti Ujian Nasional diselenggarakan, itu saja. Saya kan hanya membantu Presiden dan Wapres," ujarnya.

Kendati saat ini usulannya ditolak, Muhadjir tetap akan melakukan kajian yang lebih mendalam terkait penerapan UN, karena itu perintah Presiden Jokowi dalam rapat terbatas. "Selama ini UN itu di samping banyak positifnya kan juga banÂyak efek negatifnya. Jadi akan kami telaah secara seksama, supaya dampak-dampak negatif yang selama ini tidak dikehendaÂki bisa dikurangi semaksimal mungkin," paparnya. Berikut wawancara lengkapnya;

Kenapa anda tiba-tiba beÂrencana melakukan moratoÂrium UN?
Gagasan moratorium UN sebenarnya muncul sebagai bagian dari rencana revisi pelakÂsanaannya. Hal tersebut sejalan dengan program aksi Nawacita pemerintah, di mana salah satu programnya adalah mengevaluÂasi pelaksanaan UN. Karena saya ini pembantu Presiden dan Wapres, ya saya melaksanakan visi beliau itu.

Kalau sesuai Nawacita kenapa ditolak Presiden?
Saya kurang tahu. Hanya saja sehabis rapat dengan Komisi X DPR, saya dipanggil Pak Jusuf Kalla. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Wapres memberikan banyak pengarahan untuk mengadopsi berbagai masukan dari berbaÂgai pihak, termasuk Komisi X DPR.

Apakah gara-gara anda tidak mengakomodir masukan tersebut?
Sebetulnya saya sudah berusaÂha untuk menampung semua saÂran Pak Wapres. Saya usahakan untuk mengadopsi, untuk menerima masukan arahan beliau itu ke dalam rencana revisi Ujian Nasional. Dan kemudian dalam pengkajiannya kami menyimÂpulkan bahwa Ujian Nasional itu sebaiknya dimoratorium. Jadi kalau ternyata memang dianggap belum, ya saya harus minta maaf.

Mengavaluasi pelaksanaan UN kan tidak harus dengan cara moratorium. Lalu kenapa kajian anda menyimpulkan demikian?
Berdasarkan kajian yang diÂlakukan kami menyimpulkan, pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Jadi kaÂmi ingin mengembalikan evaluÂasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. Nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota. Sementara negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya stanÂdar nasional benar-benar diterÂapkan di masing-masing sekoÂlah. Ini yang saya sebut dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

Apakah rencana itu bisa dilakukan, mengingat kondisi daerah dan sekolah di Indonesia tidak semuanya memadai?
Rencana moratorium ini disesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekoÂlah menjadi milik pemerintah daerah. Pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum meÂmenuhi standar. Maka kami harus melakukan pembenahan-pemÂbenahan dulu. Kemendikbud akan membenahi sekitar 70 persen sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional seÂcara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar.

Aspek apa saja yang akan didongkrak?
Aspek-aspek yang ditingkatÂkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan lingkunÂgan. Biaya pembenahan sekolah yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan unÂtuk pelaksanaan ujian nasional.

Sekolah yang sudah siap kan baru 30 persen. Artinya kan UN memang belum siap untuk digantikan?
Kan memang secara bertahap. Kita tidak boleh terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap taÂhun. Setengah triliun rupiah unÂtuk memetakan terus, tetapi tidak pernah membenahinya secara sistemik. Sebaiknya dana terseÂbut dialokasikan untuk memÂbenahi sekolah dan bangunan sekolah di seluruh Indonesia, seÂhingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara untuk kegiatan yang tidak produktif. Atau bisa juga digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Banyak pihak yang meragukankualitas UASBN akan lebih baik dari UN. Tanggapan Anda?
Kami harap sih akan lebihbaik, karena UASBN kan mengakomodasi kekurangan-kekurangan yang ada di UN. Misalnya selama ini standar nasional belum optimal karena hanya menguji beberapa mata pelajaran. Jadi UASBN akan mengujikan semua mata pelaÂjaran, supaya bisa mengukur kemampuan pelajar di setiap daerah. ***

Berita

Wawancara

WAWANCARA

Muhadjir Effendy: Sehabis Rapat, Saya Dipanggil Wapres, Kalau Moratorium UN Ditolak, Ya Tidak Apa-apa

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM