KEBANGKITAN umat Islam secara politik setelah munculnya kasus penistaan agama menunjukkan bahwa umat Islam memiliki cara pandang yang berbeda dengan media mainstream. Umat Islam ingin menunjukkan identitas mereka dengan melawan hegemoni atas ide, gagasan dan pemikiran.
Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia memiliki identitas politik, ekonomi dan budaya tersendiri. Sikap otoriter pemerintahan Jokowi dengan dukungan media mainstream yang telah melakukan hegemoni atas opini publik sesungguhnya adalah untuk mempolarisasi kekuatan umat Islam dan kelompok nasionalis dengan menciptakan makna baru ke dalam identitas kultur dan gerakan yang sejatinya tidak demikian. Inilah yang disebut dengan imperialisme informasi.
Kita bisa melihat media masa mainstream selalu memberi perspektif baik pada kelompok Islam yang mendukung sekulerisme dan liberalisme. Sebaliknya memberi perspektif buruk (framing) untuk kelompok Islam yang menentang sekulerisme dan liberalisme. Menghadapi pemerintahan otoriter dan hegemoni informasi, umat Islam meyakini bahwa sejarah umat Islam di Indonesia merupakan sumber identitas politik, ekonomi dan sosial yang tidak akan pernah hilang.
Sejak kemunculan kasus penistaan agama, keresahan umat dihadapi secara sporadis dan mereka berikhtiar sendiri dan berkelompok tanpa komando. Ghiroh perlawan ini mendorong mereka menjadi cyber army tanpa komando dan tanpa bayaran. Ternyata ikhtiar itu sangat efektif dalam melawan dominasi dan hegemoni media mainstream di medsos. Saat ini apapun yang dilemparkan kepada umat Islam di medsos akan menjadi bola api liar dan menyerang balik.
Semakin jauh tindakan otoriter pemerintahan Jokowi dengan dukungan propaganda makar oleh media mainstream, maka secara cepat dan spontan akan direspon dengan meleburnya batas-batas antara kelompok Islam dan nasionalis ke dalam sebuah gerakan perlawanan umat yang masif. Salah satunya bisa dilihat dari benih-benih aksi boikot kepada produk atau jasa tertentu kini menjadi fenomena di medsos. Bukan tidak mungkin jika aksi boikot meningkat menjadi aksi pembangkangan sipil.
[***]
Pengamat dari Soekarno Institute For Leadership
