Berita

Nusantara

Pelayanan Publik Bengkulu Masuk Sepuluh Besar Nasional

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 15:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sebelum dipimpin Ridwan Mukti‎, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu‎ mendapat rapor merah. Pemprov Bengkulu berada di urutan ke 27 sebagai provinsi yang patuh terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Lembaga Ombudsman RI.

Namun, belum satu tahun menjabat, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti‎ membawa provinsi ini ke urutan sepuluh besar. Hasil ini karena Ridwan mengaku saat pertama kali menjabat, langsung berkoordinasi dengan seluruh SKPD untuk memperbaikinya.

Mendapat penghargaan ini, Ridwan mengaku bangga.


"Tentunya ini adalah komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ini kelanjutan pakta intergitas yang diteken oleh gubernur dan seluruh jajaran birokrasi. Pada waktu itu, hadir langsung Ketua Ombudsman RI. Setelahnya kita membuat sistem pelayanan maupun perijinan yang baik untuk publik," ungkap Ridwan.

Hal itu disampaikan Ridwan usai menerima penganugerahan predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Lembaga Ombudsman RI di, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kemarin.

Hadir dalam acara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri kabinet kerja. Provinsi Bengkulu berada di 10 besar bersama dengan Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

"Hari ini, sepuluh yang berapor hijau, dari 34 Provinsi. Tentunya ini akan jadi sebuah pemicu, motivasi untuk berusaha lebih baik," tambah Ridwan.

Bagaimana bisa dapat meningkat dalam waktu singkat? Ridwan mengungkapkan, pada awalnya, motivasi utamanya adalah ingin mengangkat Bengkulu dari julukan provinsi tertinggal.

"Jadi kita lakukan pemberantasan koprusi, pemberantasan pungli karena ingin membuat Bengkulu terangkat," sebutnya.

Dengan birokrasi dan pelayanan publik yang baik, tentu akan berimbas pada sektor swasta yang makin tumbuh dan baik. Karena itulah, perlu standar perijinan yang membuat mereka happy dan nyaman agar sektor swasta tertarik dan mendatangkan investasi.

"Karena itulah kita ikuti standar pelayanan yang baik, tidak bertele-tele membangun investasi yang sehat dan berkembang. Melalui prestasi hari ini, kita semakin yaknin investor mau menanamkan modalnya di Bengkulu," yakin dia.

Dia berharap jajaran birokrasi Pemprov Bengkulu jangan terlena dengan penghargaan ini.

"Perbaikan dan innovasi harus terus dilakukan. Tadi Pak Wapres menyampaikan, yang diperlukan publik dan pasar adalah pelayanan yang cepat, tepat, tetapi murah dan tidak dipersulit. Intinya kami akan terus menerus memperbaiki diri," ujar Ridwan.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya