ENERGI aparat tampaknya akan kembali terkuras oleh kasus Ahok tersangka penista agama. Sesuai locus delicti rencananya Ahok bakal disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember pekan depan.
Tetapi belakangan beredar kabar ada alternatif Ahok kemungkinan akan disidang di luar wilayah Jakarta Utara, seperti Kemayoran atau Cibubur, bahkan di luar Jakarta seperti Depok.
Ini memang baru wacana. Secara kalkulasi keamanan sidang Ahok memang perlu diantisipasi meski tidak perlu dilakukan secara berlebihan kalau persidangan berjalan secara fair, transparan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Kenapa ada kemungkinan sidang Ahok dipindah dari Jakarta Utara?
Jakarta Utara sejak zaman Orde Baru dikenal dengan sebutan wilayah "sumbu pendek." Wilayah ini punya riwayat kelam berkaitan dengan konflik bernuansa politik dan agama seperti peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984 dan peristiwa makam Mbah Priok 2010.
Dua kejadian ini punya skala magnitude dan resonansi yang besar sekali sehingga menjadi perhatian dunia, pers internasional, dan menjadi salah satu catatan kelabu HAM di tanah air yang masih membekaskan luka sampai hari ini.
Wilayah Jakarta Utara yang merupakan daerah pinggir laut dan kawasan pelabuhan sejak dulu dihuni oleh warga yang berasal dari berbagai etnik dengan karakternya yang sangat khas. Walaupun berdampingan secara rukun dan damai adakalanya pergesekan sosial mudah timbul oleh hal-hal yang bersifat laten.
Di masa Orde Lama kerawanan sosial yang diakibatkan oleh rivalitas politik partai-partai menjelang peristiwa September '65 menjadikan wilayah ini kerap dilanda oleh konflik yang dipicu oleh berbagai motif termasuk SARA.
Sidang Ahok apabila dilakukan di wilayah Jakarta Utara kemungkinan besar memang akan menjadi sangat rawan dan berisiko tinggi. Apalagi masyarakat nelayan yang menjadi korban reklamasi Ahok adalah warga Jakarta Utara, termasuk penduduk Kampung Aquarium, Luar Batang, Pasar Ikan, dan sekitarnya yang merupakan korban-korban penggusuran Ahok.
Namun di sisi lain wilayah Jakarta Utara adalah
area of high historical value, wilayah yang punya nilai sejarah tinggi. Dari kawasan itu kota Jakarta berasal, bahkan budayawan Betawi Ridwan Saidi dalam buku
Babad Tanah Betawi yang ditulisnya menggambarkan peran penting kawasan ini yang menurutnya merupakan kawasan situs arkeologis asal usul manusia dan kebudayaan Betawi.
Terlepas dari soal-soal di atas menjelang tutup tahun 2016 tampaknya bukan cuma energi aparat yang terkuras oleh persoalan Ahok, masalah Ahok ini juga akan terus menggerus citra hukum dan wibawa pemerintahan Jokowi apabila persidangan Ahok nanti hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bukan mustahil instabilitas politik, sosial, dan ekonomi akan semakin meruncing yang menyebabkan tidak efektifnya pemerintahan.
Risikonya akan sangat besar apabila masyarakat masih melekatkan stigma bahwa Presiden Jokowi tersandera oleh kasus Ahok.
Jangan kita tutup tahun 2016 dengan catatan kelam, kekecewaan, kemarahan, sumpah serapah, hasutan, dan permusuhan di antara sesama anakbangsa hanya karena kelakuan dan lisan seorang bernama Ahok, sang tersangka penista agama.
[***]
Penulis adalah Wartawan Senior Rakyat Merdeka
