Berita

Foto: RMOL

Politik

Rachmawati Soekarnoputri Sudah Kirim Surat Ke Polda Metro Jaya Sebelum Gelar Demo Di Depan MPR RI

RABU, 07 DESEMBER 2016 | 23:17 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri membantah tudingan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian yang mengatakan dirinya akan menduduki gedung MPR/DPR menggunakan massa aksi Bela Islam III GNPF-MUI pada 2 Desember lalu.

Mbak Rachma sapaan akrab putri Bung Karno ini menjelaskan, pada tanggal 1 Desember ia sudah menyurati pihak kepolisian untuk izin akan menggelar aksi demonstrasi damai di gedung MPR/DPR dalam rangka bela Islam dan kembali ke naskah UUD 1945 yang asali, yang akan dihadiri 20 ribu massa di luar dari peserta GNPF-MUI.

"Jangan kami dituding menunggangi aksi GNPF-MUI, ini aksi kami sendiri," ungkap Mbak Rachma ketika memberikan keterangan pers di kediamannya Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).


Adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menjelaskan, setahun yang lalu dirinya sempat membahas pengembalian naskah asli UUD 1945 kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Desember dirinya berniat menagih janji terkait pembahasan tersebut.

Kepada Zulkifli, Mbak Rachma mengatakan, tujuannya ke gedung wakil rakyat itu bukanlah untuk memasuki apalagi menduduki. Tetapi, hanya melakukan aksi di luar gedung sambil menyiapkan petisi pengembalian UUD 1945 yang asli kepada pimpinan rakyat.

"Saya sudah telepon Zulkifli Hasan. Jadi jangan ada pelintiran seolah-olah kita akan menduduki gedung (MPR/DPR). Ini adalah aksi damai soft landing. Kami tidak (akan) masuk ke gedung MPR/DPR, kami tetap berada di luar (gedung) saat melakukan aksi dan meminta pimpinan MPR/DPR menemui massa. Jadi tolong ya, tidak ada upaya kami menduduki gedung MPR/DPR," tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menuding Pendiri Yayasan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri Dkk akan menduduki gedung MPR/DPR dengan membelokkan massa aksi bela Islam III ke gedung para wakil rakyat. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya