Berita

Foto: RMOL

Politik

Rachmawati Soekarnoputri Sudah Kirim Surat Ke Polda Metro Jaya Sebelum Gelar Demo Di Depan MPR RI

RABU, 07 DESEMBER 2016 | 23:17 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri membantah tudingan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian yang mengatakan dirinya akan menduduki gedung MPR/DPR menggunakan massa aksi Bela Islam III GNPF-MUI pada 2 Desember lalu.

Mbak Rachma sapaan akrab putri Bung Karno ini menjelaskan, pada tanggal 1 Desember ia sudah menyurati pihak kepolisian untuk izin akan menggelar aksi demonstrasi damai di gedung MPR/DPR dalam rangka bela Islam dan kembali ke naskah UUD 1945 yang asali, yang akan dihadiri 20 ribu massa di luar dari peserta GNPF-MUI.

"Jangan kami dituding menunggangi aksi GNPF-MUI, ini aksi kami sendiri," ungkap Mbak Rachma ketika memberikan keterangan pers di kediamannya Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).


Adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menjelaskan, setahun yang lalu dirinya sempat membahas pengembalian naskah asli UUD 1945 kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Desember dirinya berniat menagih janji terkait pembahasan tersebut.

Kepada Zulkifli, Mbak Rachma mengatakan, tujuannya ke gedung wakil rakyat itu bukanlah untuk memasuki apalagi menduduki. Tetapi, hanya melakukan aksi di luar gedung sambil menyiapkan petisi pengembalian UUD 1945 yang asli kepada pimpinan rakyat.

"Saya sudah telepon Zulkifli Hasan. Jadi jangan ada pelintiran seolah-olah kita akan menduduki gedung (MPR/DPR). Ini adalah aksi damai soft landing. Kami tidak (akan) masuk ke gedung MPR/DPR, kami tetap berada di luar (gedung) saat melakukan aksi dan meminta pimpinan MPR/DPR menemui massa. Jadi tolong ya, tidak ada upaya kami menduduki gedung MPR/DPR," tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menuding Pendiri Yayasan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri Dkk akan menduduki gedung MPR/DPR dengan membelokkan massa aksi bela Islam III ke gedung para wakil rakyat. [rus]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya