. Distribusi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Papua pada Oktober lalu baru 5.800, kemudian November-Desember menjadi 33 ribu penerima manfaat.
"Jadi, lebih 6 kali lipat ditingkatkan, sekaligus dipercepat pencairan tahap pertama Februari 2017," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai penyaluran bansos PKH di Kota Jayapura, Papua, Selasa (6/12).
Di Papua dan Papua Barat, kata Mensos, akan tingkatkan sedikit lebih tinggi di banding daerah lain di Indonesia. Biasanya pencairan di angka Rp 458 setiap bulan, tapi di tanah Papua flat Rp 500 ribu untuk empat kali pencairan, sehingga per keluarga bisa menerima Rp 2 juta.
"Khusus di Papua dan Papua Barat, memang ada sedikit lebih tinggi, jika biasnya pada angka Rp 458, tapi di sini flat Rp 500 ribu, sehingga per keluarga setiap empat kali pencairan mendapatkan Rp 2 juta, †ucapnya.
Untuk bansos Beras Sejahtera (rastra) dan dari program subsidi pangan menjadi bantuan pangan akan dimulai di Papua, dengan lokasi pencanangan di Wamena.
"Paling telat Januari atau Februari 2017, dengan ekspansi di berbagai tempat yang di dalamnya termasuk Kota Jayapura dan di Papua Barat ada Kota Sorong," katanya.
Sebulan sebelumnya, Mensos telah menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kota Jayapura. Hal itu dilakukan, untuk memaksimalkan berbagai upaya penyapaan bagi warga di wilayah Waropen dan di kabupaten Puncak Jaya.
"Sebelumnya, sudah bertemu Bupati dan wakil Bupati, bahkan wakil bupati sudah berkunjung ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Tidak banyak memang pejabat setingkat menteri yang sudah berkunjung ke sana, tapi saya alhamdulilah sudah berkunjung dan menyapa warga setempat," sebut Mensos.
Saat ini, Kemensos dalam posisi menunggu support data bagi calon pemerima bansos. Pemda bisa memaksimalkan dari setiap program yang diturunkan agar bisa dimonitor dan diberikan ke siapa. Sebab, sudah ada sistem, yaitu by name by address.
"Kami berharap bisa dipercepat support datanya, tidak berarti peluang yang sudah ada hilang. Sekali lagi kami perlu disuport data, khususnya untuk di Waropen dan Puncak Jaya sudah dimaksimalkan Oktober lalu dengan menyasar 4 kabupaten dilanjutkan November-Desember menjadi 27 kabupaetn/kota, †bebernya.
Pekerjaan rumah tinggal dua, yaitu memaksimal data bagi para penerima manfaat program. Kedua, semua pihak agar turut serta mensupport berbagai upaya pemerintah menyejahterakan bisa dimaksimalkan.
"Untuk sekarag bansos masih tunai. Tapi mulai besok di Wamena termasuk di kecamataan Kota non tunai. Perlu dipahami bahwa PKH bukan untuk konsumsi, melainkan bansos bagi anak-anak sekolah dan peningkatan gizi," tegasnya.
Saat ini, dalam proses disinergikan melalui kartu combo, sebagai bagian dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS merupakan program yang diintegrasikan secara komplementaritas, seperti LPG 3 kg, KIP dan pupuk bersubsidi.
"Di beberapa daerah sudah integrasikan, seperti di Surabaya disinergikan pupuk bersubsidi, di Yogyakarta dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terintegrasi dengan kartu rastra dan PKH," kata Mensos.
Terkait kartu rastra akan ada harga standar, yang sesuai arahan Presiden ada kesetaraan di setiap wilayah di Indonesia. Sebab, Bulog punya tugas dengan perbandingan-perbandingan, seperti 1 berbanding 200, ada juga 1 berbanding 50, di sini disesuaikan lokasi dan jarak yang cukup jauh.
"Distribusi PKH non tunai sudah ditentukan oleh Menko PMK, Menteri perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Himpunan bank-bank Negara (Himbara), untuk wilayah Jawa, Bali dan Papua di bawah pengelolaan BNI," imbuhnya.
Sedangkan, peluncuran PKH-KUBE di Wamena merupkaan ke-39, yaitu berupa kartu ATM yang bisa dikonversikan raskin yang setiap bulan di topup Rp 110 ribu kepada setiap penerima PKH dan dikirim langsung ke rekening.
[rus]
