Berita

Jokowi-JK/Net

Bisnis

Tiga Cara Ini Harus Dilakukan Jokowi-JK Bila Mau Pertumbuhan Ekonomi Jadi 7 Persen

SELASA, 06 DESEMBER 2016 | 09:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Apabila pemerintahan Jokowi-JK mau mencapai terget pertumbuhan 7 persen di tahun 2019, maka kebijakan makroekonomi di 2017 perlu mengkombinasikan tiga cara.

Pertama, kata ekonom Wahyoe Soedarmono, meningkatkan produktivitas. Jika rasio investasi terhadap PDB saat ini adalah 32 persen, dan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, maka untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 7 persen akan memerlukan investasi sebesar 44 persen terhadap PDB sampai dengan 2019. Padahal, rasio tabungan nasional hanya 33 persen terhadap PDB, dimana angka ini tidak dapat mencukupi kebutuhan investasi (44 persen) untuk menumbuhan PDB sebesar 7 persen tersebut.

"Produktivitas yang tinggi akan memungkinkan kebutuhan investasi untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 7 persen, dapat dibiayai oleh tingkat tabungan nasional yang terbatas. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya investasi tidak akan berdampak pada peningkatan defisit neraca transaksi berjalan yang dapat menimbulkan instabilitas makroekonomi," kata Wahyoe, yang juga Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Sampoerna University, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 6/12).


Kedua, sambungya, meningkatkan proporsi tabungan nasional terhadap PDB, yang saat ini hanya berada di kisaran 33 persen, menuju angka 44 persen hingga 2019. Dengan cara ini, kebutuhan investasi terhadap PDB (44 persen) dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen dapat dibiayai sepenuhnya oleh tabungan nasional.

Ketiga, lanjutnya, selain meningkatkan komponen investasi, ruang ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja oleh pemerintah masih terbuka, karena posisi CAD yang relatif rendah. Namun, pemerintah perlu selektif dapat memilih sektor-sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor-sektor yang perlu mendapatan prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Selain itu, usaha-usaha untuk meningkatkan iklim bisnis yang kondusif, baik melalui deregulasi maupun penguatan kualitas birokrasi dan aspek tata kelola institusional, masih diperlukan," demikian Wahyoe. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya