Tiga Cara Ini Harus Dilakukan Jokowi-JK Bila Mau Pertumbuhan Ekonomi Jadi 7 Persen

. Apabila pemerintahan Jokowi-JK mau mencapai terget pertumbuhan 7 persen di tahun 2019, maka kebijakan makroekonomi di 2017 perlu mengkombinasikan tiga cara.

Pertama, kata ekonom Wahyoe Soedarmono, meningkatkan produktivitas. Jika rasio investasi terhadap PDB saat ini adalah 32 persen, dan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, maka untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 7 persen akan memerlukan investasi sebesar 44 persen terhadap PDB sampai dengan 2019. Padahal, rasio tabungan nasional hanya 33 persen terhadap PDB, dimana angka ini tidak dapat mencukupi kebutuhan investasi (44 persen) untuk menumbuhan PDB sebesar 7 persen tersebut.

"Produktivitas yang tinggi akan memungkinkan kebutuhan investasi untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 7 persen, dapat dibiayai oleh tingkat tabungan nasional yang terbatas. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya investasi tidak akan berdampak pada peningkatan defisit neraca transaksi berjalan yang dapat menimbulkan instabilitas makroekonomi," kata Wahyoe, yang juga Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Sampoerna University, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 6/12).

Kedua, sambungya, meningkatkan proporsi tabungan nasional terhadap PDB, yang saat ini hanya berada di kisaran 33 persen, menuju angka 44 persen hingga 2019. Dengan cara ini, kebutuhan investasi terhadap PDB (44 persen) dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen dapat dibiayai sepenuhnya oleh tabungan nasional.

Ketiga, lanjutnya, selain meningkatkan komponen investasi, ruang ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja oleh pemerintah masih terbuka, karena posisi CAD yang relatif rendah. Namun, pemerintah perlu selektif dapat memilih sektor-sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor-sektor yang perlu mendapatan prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Selain itu, usaha-usaha untuk meningkatkan iklim bisnis yang kondusif, baik melalui deregulasi maupun penguatan kualitas birokrasi dan aspek tata kelola institusional, masih diperlukan," demikian Wahyoe. [ysa]