Sistem Pemilu "Terbuka Terbatas" Bukan Solusi

. Sistem pemilu yang dituangkan dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, yaitu terbuka terbatas sama saja dengan sistem proporsional tertutup.

Demikian pandangan yang disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz saat memberikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Bidang Teknis Kepemiluan KRU RI di Kota Batam, Kepri, seperti dikabarkan portal KPU, Selasa (6/12).

Sebab jelas Masykurudin, suara pemilih hanya diberikan kepada partai politik dan penentuan calon terpilih menjadi kewenangan partai politik.

Menurutnya kelemahan yang terdapat dalam sistem proporsional terbuka tidak akan selesai dengan mengembalikannya menjadi sistem proporsional tertutup. Justru kelemahan-kelemahan sistem proporsional terbuka itu yang mesti diperbaiki seperti mengatasi politik transaksional dan meningkatkan akuntabilitas partai politik.

"Yang harus kita perbaiki adalah metode pencalonan dan penegakan hukumnya," ujar Masykurudin.

Metode pencalonan merupakan domainnya partai politik. "Penguatannya ada di situ. Partai bisa memperketat proses pencalonan, misalnya untuk dapat menjadi kandidat, seseorang itu sudah aktif di partai dalam kurun waktu tertentu. Kalau ada orang yang punya uang datang dan minta menjadi caleg di nomor urut 1, ya jangan dikasih," ujarnya.

Untuk ambang batas parlemen, Masykurudin mengusulkan diturunkan dari 3,5 persen menjadi 1 persen. Menurut Masykurudin peningkatan ambang batas parlemen gagal menyederhanakan parpol. Justeru suara terbuang atau suara yang tidak terkonversi menjadi kursi bertambah. [rus]