Dapil DPR Harus Dirombak Total

. Salah satu elemen teknis pemilu yang harus diperbaiki adalah daerah pemilihan (dapil). Format dapil DPR RI yang selama ini menjadi lampiran UU harus dirombak total agar lebih berkeadilan bagi pemilih dan kandidat.

Demikian diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz saat memberikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Bidang Teknis Kepemiluan di Kota Batam, Kepri beberapa waktu lalu. Selain Masykurudin, turut menjadi narasumber Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Indra Fahlevi dan Komisioner KPU RI Ida Budhiati.

"Jika kita berhasil memperbaiki wilayah pertarungan partai politik atau daerah pemilihan, maka sesungguhnya kita telah berhasil menyelesaikan 40 persen dari keseluruhan permasalahan pemilu," katanya.

Menurut Masykurudin yang juga anggota Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Penyelenggaraan Pemilu, RUU Penyelenggaraan Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR belum mencerminkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam pemilu. Masih terdapat perbedaan jumlah penduduk yang signifikan terhadap harga kursi.

Masykurudin membandingkan kursi di dapil Kepulauan Riau dan dapil Jawa Barat III. Satu kursi anggota DPR di Kepulauan Riau mewakili 615 ribu penduduk, sementara di dapil Jawa Barat III, satu kursi DPR mewakili 323 ribu penduduk.

"Jadi ada keterwakilan anak tiri dan ada keterwakilan anak emas. Ini yang harus kita perbaiki agar proporsional dan berkeadilan," tegasnya seperti dikabarkan laman KPU. [rus]