Pemerintah diminta tidak asal buka keran impor pangan. Pasalnya, kebijakan impor tanpa akurasi data yang akurat bakal merugikan petani. Karena itu, verifikasi survei masih perlu dilakukan.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, dengan data yang akurat, maka impor pangan akan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Sehingga, petani pun tidak dirugikan.
"Kalau datanya salah, kebiÂjakannya juga menjadi salah," kata Hermanto, kemarin.
Dia mendukung, rencana KeÂmenterian Perdagangan (KeÂmendag) melakukan deregulasi di bidang ekspor dan impor. NaÂmun, penghapusan kewajiban verifikasi surveyor untuk koÂmoditas beras, baja, dan migas perlu kehati-hatian.
"Jangan sampai deregulasi itu diartikan sebagai kebijakan yang membuka kebebasan atau mempermudah kegiatan impor," kata Hermanto.
Menurut dia, penghapusan verifikasi survei data impor pangan bisa mengakibatkan ketidaksesuaian data dan tidak adanya jaminan terhadap kualiÂtas barang yang diimpor. DeÂregulasi ini dikhawatirkan hanya untuk memudahkan impor.
"Tentu ada kerugian untuk petani. Kalau banyak produksi, tidak perlu impor, dan memperÂmudah impor," urainya.
Dengan masuknya pangan impor, seperti beras Vietnam yang harganya jauh lebih murah, secara langsung akan mematikan penjualan beras lokal. Menurut dia, boleh saja dibuat kemudaÂhan impor, tapi pelaksanaannya harus betul-betul pada saat stok beras menipis. Jadi tidak mengÂganggu harga petani.
"Kalau baru panen itu diterapkan, harga bisa anjlok, petani kita rugi," ujarnya.
Mengenai optimisme pemerintah yang tidak akan melakuÂkan impor beras sepanjang 2017, dia tidak yakin. Menurutnya, kita masih akan impor minimal kurang lebih sama yang diimpor tahun ini. Karena itu, survei tetap dibutuhkan, hanya sifatnya sampling saja, tidak wajib.
"Jadi kalau ada yang mau curang pasti mikir, nanti diranÂdom kena sidak," katanya.
Kendati begitu, dia menegasÂkan, tidak mengharamkan impor. Tapi, prinsipnya harus mengutaÂmakan produksi sendiri. DereguÂlasi harus mampu menjangkau kepentingan publik lebih luas.
"Makanya perencanaan imÂpor harus bagus. Simpan dulu di gudang Bulog. Nanti dilemÂparkan ke pasar pada saat panen kita belum datang-datang," tukasnya.
Dewan Penasehat PerhimpuÂnan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Viva Yoga Mauladi mengatakan, lembaga survei masih diperlukan untuk memÂbantu memonitor dan menÂgontrol impor beras. Apalagi, kebutuhan beras tiap tahun pasti akan meningkat.
Ia menunjukkan, pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaiÂkan hingga 13 juta penduduk per lima tahunnya otomatis mengakibatkan tambahan kebutuhan pangan sekitar 109 kilogram per orang setiap tahunnya.
Atas dasar itu, dia mengimÂbau, pemerintah agar bisa menÂjaga pasokan pangan dengan harga terjangkau. Menurutnya, ada pihak yang ingin memonÂopoli harga beberapa komoditas kebutuhan pokok.
"Karena jika tidak survei, yang ada hanya dominasi kaum pemilik modal yang kemudian mengendalikan pasokan dan harga. Jadi harus dikontrol lewat survei," tukasnya. ***
