. Kesepakatan antara Kapolri dengan GNPF-MUI yang membolehkan aksi super damai 212 pada mulanya disambut positif banyak pihak. Apalagi dengan sejumlah penyesuaian lokasi dan format acara, Kapolri berjanji akan mencabut semua bentuk larangan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Namun sampai Kamis sore (1/2), kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik, begitu banyak laporan dari warga masyarakat melalui jejaring media sosial yang menginformasikan tindakan-tindakan aparat kepolisian yang masih menghalangi partisipasi warga. Mulai dari penghadangan kendaraan rombongan di daerah perbatasan Jawa Tengah, pelarangan kepada PO Bus di Jawa Barat, pembatasan jumlah penumpang kapal ferry di Lampung, penghadangan peserta di bandara beberap kota di Kalimantan, sampai tokoh-tokoh masyarakat yang masih didatangi aparat kepolisian untuk ditanyai rencana keberangkatannya.
Di Indramayu juga misalnya, tokoh-tokoh yang akan ke jakarta dikirim undangan untuk mengikuti apel di kantor pemda pada hari dan jam yg sama. Menurut Mahfuz Sidik dirinya juga menerima laporan serupa dari daerah pemilihannya, Cirebon-Indramayu.
"Saya perlu ingatkan bahwa sekarang zaman keterbukaan informasi. Masyarakat memiliki caranya dalam menyebar dan bertukar informasi. Sudah tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi," kata Mahfuz dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 1/2).
Anggota DPR RI dari FPKS ini mengaku prihatin karena fakta-fakta ini akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Beberapa lembaga survei belakangan ini melansir hasil survei bahwa elektabilitas Presiden Jokowi turun anjlok sampai 12 persen sebagai imbas dari persoalan kasus Ahok. Mahfuz menyesalkan kesepakatan Kapolri dan GNPF ternyata hanya isapan jempol.
"Kapolri dan semua jajaran pemerintah harus bisa menjaga dan membuktikan kesepakatan yang sudah dibuat. Ini perlu untuk menjaga ketentraman, kepercayaan masyarakat dan agar aksi 212 benar-2 bisa super damai," demikian Mahfuz.
[ysa]
