Pemerintah diingatkan untuk mengawal data deregulasi ekspor impor secara akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto J Siregae mengatakan jika pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan salah dalam menghitung kebijakan ekspor impor maka kebijakannya akan menjadi salah.
"Apalagi terkait deregulasi impor. Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan impor di bidang hortikultura dan komoditas pangan, agar jangan sampai merugikan petani," kata Hermanto kepada wartawan, Jumat (1/12)
Sejauh ini Hermanto mengakui laporan pengendalian impor di bidang hortikultura dan komoditas, khusunya beras masih akurat. Untuk itu, Hermanto menyarankan agar Kementerian Perdagangan harus sering melakukan inspeksi mendadak dan mengambil sampling data secara random terkait jumlah serta kualitas data pangan yang diimpor.
Namun menurut Hermanto, kebijakan penghapusan kewajiban verifikasi surveyor yang ada dalam deregulasi impor untuk komoditas beras perlu hati-hati.
"Soalnya akan ada kerugian pada petani. Kalau banyak nanti tidak banyak produksi ga perlu lagi impor. Kalau beras dari Vietnam murah, kemudian ada impor, beras produksi kita akan kalah walaupun kualitas mereka (beras Vietnam) menengah ke bawah," kata Hermanto.
Hermanto menegaskan kebijakan impor boleh, tetapi produksi nasional harus diutamakan. Deregulasi harus jangkau kepentingan publik secara luas.
"Laksanakan impor, simpan dulu di gudang Bulog. Nanti dilemparkan ke pasar pada saat panen kita belum datang-datang," demikian Guru Besar Ekonomi IPB ini.
[zul]
